Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia


Elfirda Ade Putri(1), Windy Sri Wahyuni(2),


(1) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
(2) Universitas Medan Area

Abstract


Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. Masalah difokuskan pada pembagian harta bersama setelah perceraian anatar suami istri. Guna mendekati masalah ini dipergunakan teori perlindungan hukum dan metode penelitian hukum normatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undanngan yang berlaku dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa harta bersama setelah perceraian biasanya dibagi rata (50%) antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdata, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959. Sementara itu, harta yang diwarisi dan diperoleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan, menjadi milik pribadi mereka sendiri.

Keywords


Sengketa; Harta Bersama; Perceraian.

Full Text:

PDF

References


Abdurrahman, (2004). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

Andayani, I. (2005). Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan. Jurnal Perspektif. 10 (4): 351.

Budiardjo, M. (1998). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djais, M. (2003). Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Semarang: Univ Diponegoro.

Hadikusuma, H. (2003). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.

Husni, S. (2009). Pengurusan Bestuur Atas Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ismiyati, N. (2010). Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Kansil, CST. (2002). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Khosyi’ah, S. (2017). Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, Al Manahij, XI (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Muhammad, A. (1994). Hukum Harta Kekayaan. Bandung: PT. Citra Aditya,

Rasyid, A. Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pengadilan Agama.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Zahrah, M.A. (2007). Alih Bahasa Saefullah Usul Fikh. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zainuddin, A. (2008). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Zulfiani. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berbasis Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum. II (2).




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License