PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Eldi Yudianto(1*), Marlina Marlina(2), Arif Arif(3),


(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan merupakan sebuah keniscayaan, untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai sistem yang berhubungan dengan sarana dan prasarana tranportasi moda angkutan darat. Atas kajian yang mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, dipandang bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kemasyarakatan dan lingkungan stategis. Undang-undang UU  No. 22 tahun 2009 mengatur tentang peran yang sangat signifikan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Sosialisasi dilakukan untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara yang cenderung dari waktu ke waktu menunjukkan trend yang terus meningkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sosialisasi oleh Polda Sumut dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara masih belum menunjukan efek yang positif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Full Text:

Pdf

References


R, A.D. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Wahyono, B. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Yudianto, E. 2010. Optimalisasi Peningkatan Kemampuan Pendidik Lalu Lintas Melalui Kemitraan Dengan Lembaga Pendidikan Formal Dalam Rangka Mensosialisasiakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Naskah Karya Perorangan (NKP). pendidikan Sespim Polri Dik Reg 50-51.

Ibrahim, J. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.

Rasjidi, L. 1996. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya.

Khoidin, M. dan Sadjijon. 2007. Mengenal Figur Polisi Kita. Yogyakarta: Laksbang.

Kelana, M. 1984. Hukum Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jakarta: Edisi ke-4.

Galenter, M. 1993. Modernisasi Sistem Hukum, dalam Myron Weiner (ed), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan. Cet III Yokyakarta: Gajah Mada University Pres.

Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Perdana Media.

Khoidin, M. dan Sadjijon. 2007. Mengenal Figur Polisi Kita. Yogyakarta: Laksbang.

Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Marzuki, P.M. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Perdana Media.

Atmasasmita, R. 1996. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan Abilisionisme. cetakan II revisi. Bandung: Bina Cipta.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.590

Article Metrics

Abstract view : 42 times
Pdf - 25 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License