PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)

Fauzul Hamdi Lubis(1*), Marlina Marlina(2),


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas. Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan bahwa kerangka legal dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang disajikan dalam Keppres tersebut justru membuka peluang yang besar bagi KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkan dalam Keppres ini bersifat transparan, adil/tidak diskriminatif dan bertanggung jawab. Upaya penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.


Keywords


Penegakan Hukum;Tindak Pidana Korupsi;Pengadaan Barang dan Jasa

Full Text:

PDF

References


Prodjohamidjojo, M. 2001 Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Korupsi, Bandung: Penerbit CV Bandar Maju.

Ernanto, S.H.R. 2006. Penegakan Hukum di Indonesia. Prestasi Pustaka.

Pramono, T.U. 2005. Dkk, PSAP Muhammadiyah.Jakarta.

Tan, K. dkk. 2003. Laporan Penelitian Transparansi dan Akuntabilitasi dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.Medan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Keppres Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v3i2.593

Article Metrics

Abstract view : 247 times
PDF - 61 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License