KEWENANGAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Khairul Khairul(1*), Mahmul Siregar(2), Marlina Marlina(3),


(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (follow the money) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan yang lebih strategis kepada PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam upaya menegakan rezim anti pencucian uang di Indonesia. PPATK dengan pihak pelapor mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan  yang Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektronis internasional (Internasional Fund Transfer Instruction). PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaaan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan.

Keywords


Kewenangan; PPATK; Pencucian Uang

Full Text:

PDF

References


Sidharta. B.A. 2003. Cita hukum Pancasila. Bandung: Diktat Kuliah Pasca Sarjana UNPAD.

Manan, B. 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA

Utrecht, E. 1975. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ikhtiar Baru.

Syahrani, H.R. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Yustiavanda, I. 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siahaan, N.H.T. 2008 Money Laundering & Kejahatan Perbankan. Jakarta: Jala Permata.

Ramelan. 2008. Annotated Money Laundering: Case Reports. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima 7 ELSDA Institute.

Soekanto, S. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

_________________. 1985. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_________________. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

______________. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.

Husein, Y. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606

Article Metrics

Abstract view : 79 times
PDF - 56 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License