KAJIAN HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai)

Fatwa.K.J. Sembiring(1*), Ediwarman Ediwarman(2),


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.

          Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.

          Bahwa berdasarkan Coruption Perseption Index (CPI) tahun 2009, skor index Indonesia sebesar 2,8 yang masih memprihatinkan mengingat negara tetangga Asean lainnya masih jauh diatas Indonesia misalnya Singapore, Brunai Darussalam dan Malaysia.

          Bahwa subjek/ objek penelitian ini adalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode penulisan tesis ini berupa spesifikasi penelitian secara deskriptif yang tetap berpedoman pada yuridis normatif yang ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Pengumpulan data melalui mempergunakan data primer dan skunder dengan cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah kota Binjai.


Full Text:

PDF

References


Aulia, H.S. 2000. “Belajarlah ke Negeri Cina”. Majalah Panji Masyarakat. No. 19 Tahun IV.

Bayley. D.H. 1995 ”Akibat-Akibat Korupsi Pada Bangsa-Bangsa Sedang Berkembang” dalam Bunga Rampai Korupsi. Jakarta: LP3ES.

Chadwick, B.A. Howard M.B. Stan L. Albrecht. Sulistia. Yan Mujianto (pen). 1991. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Semarang: IKIP.

De, H. P. (et.al). 1986. Bestuursrecht en de Sociale Rechsstaat. deel I. Kluwer Deventer.

Darmodiharjo, D. dan Shidarta. 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Duswara, D.M. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.

Patterson, E. 1963. Law In A Scientific Age. New York: Columbia University Press.

Friedman, W. 1990. Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum. Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali. 2001. American Law. Introduction. 2nd Edition. terjemahan Sihnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.

Hamzah, A. 1990. KUHP dan KUHAP. Jakarta: Rineka Cipta. 1984. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia.

Hartono. Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Rineka Cipta..

Ibrahim. Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bandung: Citra Aditya Bakti..

M ten Berge, J.B.J. 1994. Course Book. Recent Development in General Administrative Law in The Neteherlands. Utrecht.

Marzuki. Petter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muladi dan Arief, B.N. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Elliott,K.A. 1999. Korupsi dan Ekonomi Dunia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nasution, B. Dkk. 2004. Perilaku Hukum dan Moral di Indonesia. Kumpulan Tulisan 70 Tahun Prof. Muhamamad Abduh. SH. USU Press.

Lamintang, P.A.F. 1989. Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Armico. 1984 Prodjodikoro.Wirjono Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.

Darwan, P. 1995. Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara. Bandung. Citra Aditya Bakti.

________. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Richter, D.L. 1991. “Legal Barriers to U.S. Firm Participation in the Japanese Construction Industry.” University of Pennsylvania Journal of International Business Law.

Sacker dan Lohse. 2000. Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. GTZ-Katalis Publishing.

Sahetapy. J.E. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: C.V. Rajawali.

Sakda Thanicul. 2002. Sakda. “Competition Law in Thailand: a Preliminary Analysis”. Washington University Global Studies Law Review.

Sullivan, E.T. dan Harrison, J.L. 1994. Understanding Antitrust and Its Economic Implications. New York: Matthew Bender & Co.

Subekti, R. 1992. Aneka Perjanjian. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Saliman, A.R.. Dkk. 2004. Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.

Silalahi, P.R. 2008. Posisi Dominan & Pemilikan Silang (Studi Kasus Persaingan Usaha). Jakarta.

Simorangkir. Dkk. 1995. Kamus Hukum. Jakarta: Bumi Aksara.

Supranto. J. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v4i2.611

Article Metrics

Abstract view : 235 times
PDF - 25 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License