TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH

Dessy Agustina Harahap(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.Pengawas pilkada memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak, agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini disebutkan pada Pasal 143 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.


Keywords


Bawaslu, Pengawasan, Pilkada

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Amiruddin & Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widodo, H., 2016, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika.

Duverger, M., 1993, Hukum Tata Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Kurde, N.A., 2005, Telaah kritis teori Negara Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marzuki, P.M., 2009, Penelitian Hukum, Cetakan Ke – 5, Jakarta, Prenada Media Group.

Rahardjo, S., 1991, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudarsono, 1991, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Suharyanto, A, (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2): 166-175

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

C. Internet

http://www.riaupos.co/3886-opini-penyelesaian-sengketa-pilkada.html#.V7-eLuP7LIU#ixzz4IOou4lv2, diakses tanggal 24 Agustus 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum#Badan_Pengawas_Pemilu_Provinsi diakses tanggal 24 Agustus 2016




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.615

Article Metrics

Abstract view : 69 times
PDF - 47 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License