PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERPOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MEDAN

Edward Simamora(1*), Muaz Zul(2),


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Kemitraan Polisi dan Masyarakat masih terkendala pemahaman masyarakat akan tugas bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam suatu daerah, walaupun telah dibentuk forum-forum kemitraan , Fasilitas yang masih minim seperti kendaraan patroli, pos-pos polisi serta sara dan prasarana penunjang Iainnya. Penerapan Prinsip Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik Dalam Perpolisian Modern di Indonesia dilakukan dengan Reformasi struktural yakni perubahan kelembagaan, organisasi dan kedudukan Polri.

Keywords


Tata Pemerintahan yang Baik; Perpolisian Modern

Full Text:

PDF

References


Bayley David H, 1994, Police for the Future (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.

Gunanti, B., Suhaidi, (2012), Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Madina, Mercatoria, 5 (1): 104-115

Meliala, A., 1999, Kumpulan Tulisan Menjelang dan Sesudah Polri Keluar dari ABRI, Universitas Indonesia.

MD, Moh. Mahfud, 2000, Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi" dalam PemerintahanYang Bersih, Ull Press, Yogyakarta.

Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Balk) Dalam RangkaOtonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2003

____________, 1999a, makalah sarasehan "Etika Publik Polisi Indonesia", tanpa penerbit.

____________, 1999b, Polisi Indonesia Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah Seminar Hukum Nasional VII, Departemen Kehakiman.

Mulyosudarmo, S., Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat, makalah disampaikan dalam Forum Workshoptentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun, 18-19 April 2000

Purbopranoto, K., Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi dengan Alumni, Bandung, 1981.

Concluding Observations of the Committee against Torture: Indonesia,UN. Doc. CAT/C/ ION/CO/2, 2 Juli 2008.

Koalisi Refomiasi Polri (ICJR, ICW, IDSPS, Imparsial, INFID, KontraS, LBH Jakarta, Praxis, ProPatria, P2D) Kertas Posisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia Menuju Pemolisian yang Demokratis.

Orentlicher Diane, Set of Principles for The Protection and Promotion ofHuman Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc.E/CN.4/2005/102/Add.

Anneke, O., Understanding Policing: a resource for human rights activists, Amnesty International Nederland, Amsterdam, 2006.

Satjipto, R., Tentang Community Policing Di Indonesia, makalah seminar "Polisi antara harapan dan Kenyataan", diselenggarakan oleh Sespati Polri, Jakarta, 2 Pebruari 2001.

Stromseth, David W., & Rosa, B., Can Might Make Rights?, Building the Rule of Law After Military Interventions, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), Mercatoria, 3 (1): 58 – 70

Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Mercatoria, 3 (1): 20 – 33

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Surat Keputusan Kapolri No 737/X/2005 Tentang Pengertian umum dan dasar Hukum Pembentukan Polm




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v5i1.622

Article Metrics

Abstract view : 87 times
PDF - 48 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License