PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008


Fitra Dewi Nasution(1*), Ferry Aries Suranta(2),


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam perkembangannya, semula mediasi merupakan pilihan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Namun demikian, sejak tahun 2002 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya terhadap materi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, MARI menyempurnakannya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya MARI melakukan revisi dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keywords


Penyelesaian Sengketa Perdata; Mediasi; Peraturan Mahkamah Agung;

Full Text:

PDF

References


A.N. Susanti, 2007,Naskah Akademis Mediasi. Jakarta : Mahkmah Agung RI

Sembiring, J.J., 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: Visi Media

Jackson’s, J.R.S., 1989, Machinery Of Justice, Cambridge : Cambridge Univerity Pres.

Muljadi, K., dan Gunawan W., 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umam, K., 2010, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Badrulzaman, M.D., 2000, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Alumni.

Fuady, M., 2008, Hukum Arbitrase Modern , Bandung, PT. Citra Adyta Bhakti.

M. Yahya Harahap,1997, beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Bandung :PT. Citra aditya Bakti.

Usman, R., 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.

Subekti, R., 1981, Arbitrase Perdagangan , Jakarta : BPHN-Binacipta.

Rahardjo, S., 1978, Perumusan Hukum Indonesia, Bandung : Alumni.

………………….,1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa.

..………………..1991, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hartono, S.R., 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang : Bayumedia Publishing.

Margono, S., 2004, ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase Bogor : Ghalia Indonesia.

Soeyono dan Siti U., 2003, Hukum Kontrak, Semarang: Universitas Sultan Agung.

Mertokusumo, S., 2002, Hukum Acara Perdata Yogyakarta : LibertY.

……………..,1988, Mengenal Hukum :Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.

Soekanto, S., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Adams, T.M., 1992, Law Bussines Society, Third Edition, Boston : Irwnin.

Santosa, M.A., Perkembangan ADRD Indonesia, Makalah Disampaikan dalam Lokakarya Hasil Penelitian Teknik Mediasi Tradisional, Diselenggarakan The Asia Fondation Indonesia Centre for Environmental Law, kerjasama dengan Pusat Kajian Pilihak Penyelesaian Sengketa Uinversitas Andalas. Di Sedona Bumi Minang, 27 November 1999.

Runtung, Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum, diucapkan di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 1 April 2006, hal. 5

Majelis Peraturan Mahkamah Agungntau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Makalah.

Darus, M., Beberapa Pemlkiran Mengenai Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi Keuangan Di Luar Pengadilan, kertas kerja disajikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional KE VIII, Bali, tanggal 14 s/d 18 Juli 200

Dalyerni.multiply.com, diakses terakhir 23 Maret 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.




DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v5i1.625

Article Metrics

Abstract view : 91 times
PDF - 58 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Medan Area
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License