KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

Olan Laurance Hasiholan Pasaribu(1*), Iman Jauhari(2), Elvi Zahara(3),


(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Korupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalah gunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan publik atau Negara untuk keuntungan pribadi. Penyebab tindak pidana korupsi sulit dibuktikan di dalam persidangan, sehingga Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan kendala penuntutannya. Pelaku korupsi dan saksi maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penyebab putusan bebas dalam perkara korupsi yakni adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah/Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggungjawab, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau imbalan uang atau dengan kekeluargaan. 


Keywords


Kajian yuridis;Putusan bebas;Tindak pidana korupsi

Full Text:

PDF

References


Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia / Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia, cetakan pertama

Barda Nawawi, Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 2005

Hadjar, Abdul Fickar, Pengadilan Asongan, Realitas Sosial Dalam Perspektif Hukum, CV. Mitra Karya, Jakarta, 2001

Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I dan II, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1985

Huntington, P. Samuel, Modernisasi dan Korupsi, Karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James, C. Scott, Bunga Rampai Karangan – karangan Mengenai Pegawai Negeri, Baratha Karya Aksara, Jakarta, 1977

Kartono, Peradilan Bebas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992

Kristiana, Yudi, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006

Lamintang, PAF, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997

Lopa, Baharuddin, Korupsi, Sebab – sebabnya dan Penanggulangannya, Prisma 3, 1986, Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, Icthiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publising Project, Jakarta, 1983, Korupsi, Sebab – sebabnya dan Penanggulangannya, Prisma 3, 1986

Mariyani, Ninik, Suatu Tinjauan Tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia

Marpaung Laden, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999), PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Saleh, Wantjik K, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun

Soetomo, B, Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia, April 1990

Syamsudin, Amir dkk, Putusan Perkara Akbar Tanjung, Analisis Yuridis Para Ahli Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004

Tirtaamidjaja, MH, Pokok – Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955

Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976

Prodjohamidjojo, Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung, 2001

Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v1i2.627

Article Metrics

Abstract view : 451 times
PDF - 298 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License