ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Makmur Makmur(1*), Taufik Siregar(2),


(1) Notaris H. Makmur Nasution
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Kasus yang dibahas di dalam tulisan ini, Majelis Pengawas Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJMPPN/2009 menyatakan, bahwa terlapor yang telah menjalani purna bhakti selaku Notaris, tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga pemohon banding dari pembanding dinyatakan ditolak. Putusan ini mengartikan bahwa  terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi disiplinair dan karena itu Majelis Pengawas Pusat  tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris (Werda Notaris). Oleh karena itu, Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atas akta yang dibuatnya selama menjabat sebagai Notaris, harus ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Keywords


Perlindungan Hukum; Notaris; Akhir Masa Jabatan

Full Text:

PDF

References


Abdulkadir, M, 2006, Etika Profesi Hukum, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung

Manan, A, 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Adjie, H, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung

______, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung

______, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung

______, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung

Andasasmita, K., 1984, Notaris I, Sumur, Bandung

Anshori, A.G., 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta

______, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung

Budiono, H., 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Koesoemawati, I., dan Yunirman R., 2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta

Lumban Tobing, G. H. S., 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Kelima, Gelora Aksara Pratama, Jakarta

Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), Yogyakarta

Wojowasito, S., 1990, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Salman, R.O. dan Anton F.S., 2004, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung

Tedjosaputro, L., 1991, Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana, Karya Agung, Semarang

Kie, T.T., 2007, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Tedjosaputro, L., 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang

Untung, B., 2005, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi, Yogyakarta

Engelbrecht, W.A., 1971, Kitab-kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan Peraturan Republik Indonesia, bewerkt door E. M. L Engelbrecht. NV. Uitgeverij W. Van Hoeve’s Gravenhage

Waluyo, D.R., Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember 2001

Widjaja, G., 2006, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Widjaya, I.G.R., 2004, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Edisi Revisi, Kesain Blanc, Bekasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Adjie, H, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Renvoi. Nomor 04. Tahun II, 3 September 2004.

Subekti, H., “Tugas Notaris (Perlu) Diawasi,” Renvoi, April 2006

Herlien, B., Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar), Majalah Renvoi, 3 September 2005, Jakarta

Latumeten, P.E., Tahun 07/2010Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Sebagai Sumber Hukum, Renvo, April

Yudara, N.G., “Notaris dan permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia,”, Maret 2006 , Renvoi

Lotulong, P.E., “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya,” Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia, Edisi April-Juni 2002

Hadjon, P,M. dan Tatiek S.D., 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Choliq, A., Fungsi Hukum dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum, diakses 15 September 2012, http://pacilacapkab.go.id/artikel/Refleksi-Hukum.pdf,

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai Public Official. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005, diakses 15 September 2012.http://hukum.unsrat.ac.id/ mk/mk_9_14_2005.pdf,

Zamrony, Kualifikasi Sama, Perlakuan Beda, , Notaris-PPAT, diakses 16 September 2012, http://zamrony.wordpress.com/2008/09/20/notaris-dan-ppat-kualifikasi-samaperlakuan-beda-2/,




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i1.628

Article Metrics

Abstract view : 226 times
PDF - 33 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License