ANALISA HUKUM PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI DELI (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli)

Erwin Tarigan(1*), Ferry Aries Suranta(2),


(1) Polres Tebing Tinggi
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Gagasan lembaga praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habes Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habes Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi maupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran hakim dalam mengadili keabsahan penahanan perkara dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli adalah memeriksa perkara melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan praktek peradilan yang telah berjalan. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing terkait dengan keabsahan penahanan. Memeriksa keabsahan dengan disadarkan pada syarat-syarat penahan di KUHAP dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku.

Keywords


Analisa Hukum; Praperadilan;

Full Text:

PDF

References


Adji, O.S., 1980, Hukum – Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayom. Jakarta

Hamzah, A., 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Harahap, Y., 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta

Lamintang, P.A.F., dan Theo L., 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta

Leden, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Marpaung, L., 1995, Proses Penanganan Pekara Pidana Bagian Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Mulyadi, L., 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung

Sudirman, A., Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Syaputra, M.Y.A., (2008), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Mercatoria, 1 (2): 115-129

Tumpa, H. A., 2010, Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia, Kencana, Jakarta

Yahya, M., 2001, Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Santoso, M.J., Preaperadilan Versus Hak Komisaris, (diakses 3 Maret 2013), http://Jodisantoso.blogspot.com/,

Dekariada, I., Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM), diakses 1 Mei 2013, http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/sejarah-hak-asasi-manusia.html

Negara Hukum, Tujuan dan Wewenang Praperadilan, diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html

Data PN Tebing Tinggi Deli Tahun 2012.

Wawancara dengan Dodik Setyo Wijayanto, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, pada tanggal 06 Maret 2013




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i1.629

Article Metrics

Abstract view : 19 times
PDF - 50 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License