HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1 CABANG GUNUNG SITOLI

Albert Yasokhi Lase(1*), Isnaini Isnaini(2), Syafaruddin Syafaruddin(3),


(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Pengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan korupsi dalam bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.Oleh karena itu perlu diadakan revisi terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

 


Keywords


Penegakkan Hukum;Penegakkan Hukum;Penegakkan Hukum

Full Text:

PDF

References


Alatas, Syed Husein, Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data Komtemporer, Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, Cet. 4. LP3ES, Jakarta, 1986

Albrow, Martin, Birokrasi, Aih Bahasan, M. Rusli Karis dan Totok Daryanto, Cetakan ket – 3, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005

Amanwinata, Rukmana, Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996

Ancel, Marc, Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems, Routledge & Kegan Paul, London, 1965

Budihardjo, Direktur Executive Indonesian Procurement Watch, Perbandingan antara Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan PP No. 18 Tahun 1999

Chambliss, William J dan Robert B. Seidman, Law, Order, and Power, Addison – Wesley Publishing Company, Philipine, 1975.

Dirdjosisworo, Soedjono, Fungsi Perundang – Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung

Elliot, Kimberly Ann, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999

Ensiklopedia Indonesia Jilid 4 Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1983

Hakim, Abdul G. Nusantara dkk, KUHAP, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1996

Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang – Undangan, Dasar – dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Jakarta, 1998

Indrayana, Denny, Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008

Kami, Ringkasan tentang Hukum Pidana, Balai Hukum Indonesia, Jakarta, 1959

Klitgaard, Robert, Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, Pidana Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta, GajahMada, 1955

Moleong, Lexy, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001

Mulyadi, Lilik, Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi 2003, PT. Alumni, Bandung, 2007

Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung, 2007

Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1976

Pope, Jeremy (ed), Pengembangan Sistem Integritas Nasional (Buku Panduan Transparency International), Grafiti, Jakarta, 1999

Prakoso, Djoko, Eksistensi Jaksa, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1999

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984

Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada S. Wojowasito – W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia - Inggris, Hasta, Bandung

Suryadarmawan, L, Himpunan Keputusan – Keputusan dari Mahkamah Agung, Jilid I, Penerbit Tjerdas Tangkas, Jakarta

Sutedi, Adrian, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Team Tranparency International, Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa terjemahan dari Handbook – Curbing Corruption in Public Procurement, Dipublikasikan oleh Transparency International, 2006

Tirtaamidjaja, MH, Pokok - Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v1i2.630

Article Metrics

Abstract view : 181 times
PDF - 15 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License