ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN ACEH TIMUR (Studi di Pengadilan Negeri IDI)

Hidayat Hidayat(1*), Ediwarman Ediwarman(2),


(1) Pemkab. Aceh Timur
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi terkadang kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang ditangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum. Penerapan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana korupsi. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutas rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) adalah tidak tepat. Mengingat dalam fakta hukum yang ada, dalam persidangan tidak ada menerangkan tentang kerugian negara, sebagaimana biasanya diterangkan melalui audit BPK atau BPKP.

Keywords


Analisis;Perlindungan Korban;Tindak Pidana Korupsi;

Full Text:

PDF

References


Arief, B.N., 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

Chazawi, A., 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung

----------,2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1): 47-56

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), Mercatoria, 3 (2): 88-101

Mulyadi, M., 2008, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140

Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai), Mercatoria, 4 (1): 23-32

Waluyo, B., 2011, Victimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta

Widiartana, G., 2009, Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Atmajaya, Yogyakarta

Zebua, F.R.P., Iman J., danTaufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162

Zulfa, E.A., 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor 56/Pid.B/2008/PN.IDI

Mahkamah Agung Nomor 61 K/Pid.Sus/2010

Wawancara dengan Riswandi , selaku Hakim di Pengadilan Negeri IDI, pada tanggal 2 Maret 2013




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i1.631

Article Metrics

Abstract view : 28 times
PDF - 23 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License