FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KPPU DALAM PRAKTEK PERSAINGAN USAHA DI KOTA MEDAN

Kuntara Tanjung(1*), Januari Siregar(2),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki Conflik of Interest, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU juga adalah lembaga Quast Judical yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Peran dan fungsi KPPU sesuai dengan Pasal 35 mengenai tugas KPPU. KPPU Kantor Perwakilan Kota Medan membawahi tiga wilayah hukum yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Provinsi Aceh. Dari 26 laporan yang diterima oleh KPD KPPU Medan selama tahun 2011, bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terutama Pasal 22 tentang Persekongkolan dalam tender sangat mendominasi. Setengah dari jumlah laporan tersebut diantaranya bahkan meminta KPPU untuk memerintahkan panitia tender agar mengulangi proses tender yang bernuansa kolutif dan penuh dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Keywords


Fungsi; Peran; KPPU; Persaingan Usaha;

Full Text:

PDF

References


Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, Kencana Pranada Group, Jakarta

Nadapdap, B., 2009, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta

Sirait, N,N., 2011, Hukum Persaingan Di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, USU, Medan

---------, 2003, Partnership For Business Competition, Jakarta

---------, 2004, Kumpulan Tulisan, Berbagai Aspek Mengenai Hukum Persaingan, Universitas Sumatera Utara, Medan

Soepomo, R., Sejarah Hukum Adat dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848, Jilid 1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982

Syaparudin, Ferri A.S., dan Henry D.S., (2010), Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Franchise, Mercatoria, 3 (2): 144-162

Margono, S, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta

Usman, R., 2004, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Antimonopoli dan Persaingan Usaha

KPPU, “Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat, Peran KPPU Sebagai Pemberi Saran Kebijakan, Manfaat Persaingan Bagi Konsumen, Manfaat Kebijakan Persaingan Bagi Pengusaha Kecil”

Media Berkala KPPU “Kompetensi” Edisi 32, 2012

diakses 10 Juli 2012, http//www.analisadaily.com/news/,

Data dari Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan

Wawancara dengan Goppera Pangabean, Kepala Kantor Perwakilan KPPU Kota Medan pada tanggal 19 Februari 2013

Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, (2012, edisi 32), halaman 8




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i1.632

Article Metrics

Abstract view : 345 times
PDF - 82 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License