TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARISNYA DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)

Frans Rudy Putra Zebua(1*), Iman Jauhari(2), Taufik Siregar(3),


(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Masalah yang dihadapi Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada dua faktor yaitu faktor yuridis, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa Pengacara Negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Kedua faktor non Yuridis, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.  Instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menderita kerugian akibat perbuatan korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya secara tuntas, supaya mengajukan gugatan kepada ahli warisnya sehingga kekayaan negara yang terlanjur dikorupsi pelaku dapat dikembalikan secara maksimal. 


Keywords


Tanggungjawab Pelaku dan Ahli Warisnya;Tindak Pidana Korupsi;Ganti Rugi

Full Text:

PDF

References


Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia, Jakarta, 1984

A.Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, PN Percetakan Negara, Jakarta, 1972

A.Soetomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

Ahmad Gunaryo, Kendala Penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sebuah Pergulatan Teori dan Makna, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Banda Arief Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 2005

Baharuddin, Loppa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Jakarta Selatan, 1997

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Djoko Prakoso, Upaya Hukum yang Diatur di Dalam KUHAPidana, Aksara Persda Indonesia, 1987

Gurnar Myrdal, Asian Drama, Volume II, New York, Pantheon, 1968

Harun M. Husein, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

Helbert Edelherz, dalam bukunya “The Investigation of while collor crime : A manual for law Enforcement Agencies, Penerbit office of Regional operation, law enforcement Assistence Administration, US Departemen of Justice, April 1977

J. Satrio, Hukum Pidana, Perikatan yang lahir dari Undang - undang, Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Marwan Effendy, Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Mubyarto, Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, 1980

Martiman Prodjohamijojo, Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntut, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985

Ninik Mariyanti, Suatu Tinjauan Tentang Usaha Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

P.A.F. Lamintang, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984

Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek International, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

S. Adiwinata, Kamus Istilah Hukum Latin – Indonesia, (Ahli bahasa), PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan I, 1977

Santoso Proedjosoebroto, Hukum dan Peradilan, Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat, 1958

Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan Dalam Yurisrudensi, Dalam Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Jilid I, Tim Pengkajian Hukum, Mahkamah Agung RI, 1991




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v1i2.635

Article Metrics

Abstract view : 457 times
PDF - 212 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License