PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN LABUHAN BATU (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu)

Mara Junjungan(1*), Marlina Marlina(2),


(1) Polres Labuhan Batu
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Korupsi di Indonesia ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyaianya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogyanya disertai dengan social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform. Korupsi terjadi di mana-mana, sehingga rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan akan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi ini terjadi di semua lini kehidupan masyarakat dan di seluruh pelosok indonesia salah satunya di Dinas Kesehatan Rantau Parapat.  Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Keywords


Penerapan Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Polres Labuhan Batu;

Full Text:

PDF

References


Chazawi, A., 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung

Arief, B.N., 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Atmasasmita, R., 2004, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung

----------, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang

Bareskrim Polri, 2008, Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Naskah Sementara), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta

Djaja, E., 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif uu Nomor 31 Tahun 1999 joncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Sinas Grafika, Jakarta

Efendi, J., 2010, Mafia Hukum: Menguak Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif, Prestasi Pustaka, Jakarta

Friedman, M., Lawrence, 1984, America Law An Introduction, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta

Hartianti, E., 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

Hernoko, A.Y., 2010, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta

Serikat, J.P.N., 2008, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Khairul, Mahmul S., dan Marlina, (2011), Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mercatoria, 4 (1): 47-56

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Manan, A., 2006, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung

Marpaung, L., 2007, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta.

Milles dan Hubberman, 1992, Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru, Universitas Indonesia Press, Jakarta

Napitupulu, D., 2010, KPK in Action, Raih Asa Sukses, Jakarta

Nova, D.M., 2006, Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tesis UMSU, Medan

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140

Pound, R., 2000, Introduction to the phlisophy of law, dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cet.II, Mandar Maju, Bandung

Remmelink, J., 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sembiring, F.K.J., dan Ediwarman, (2011), Kajian Hukum Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai), Mercatoria, 4 (1): 37-46

Sianturi, S.R., 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

Supramono, G., 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta

Tanthowi, U.P., 2005, Membasmi Kanker Korupsi, PSAP Muhammadiyah, Jakarta

Zebua, F.R.P., Iman J., danTaufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Koalisi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.636

Article Metrics

Abstract view : 222 times
PDF - 45 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License