FAKTOR PENYEBAB TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)

Ahmad Dahlan Hasibuan(1*), Ferry Aries Suranta(2),


(1) Advokat Ahmad Dahlan Hasibuan Dan Rekan
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Pengadilan adalah sebuah lembaga atau institusi terakhir di dalam penegakan hukum. Lembaga Peradilan tercakup di dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan berdasarkan kaidah Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam lingkup sengketa Tata Usaha Negara. Setiap sengketa yang timbul di antara pemerintah dengan pihak yang dirugikan baik perorangan maupun badan hukum atas terbitkannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau karena tidak diterbitnya keputusan Tata Usaha Negara menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang yang merugikan kepentingannya, muara penyelesaiannya adalah melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara.


Keywords


FaktorPenyebab; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Upaya Penanggulangan;

Full Text:

PDF

References


Abdullah, R., 1992, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi I, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta

Harahap, Z., 1997, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Cetakan Pertama, Raja Grafindo, Jakarta

Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Lopa, B. dan A. Hamzah, 1992, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta

Lotulung, P.E., 1996, Beberapa Sistem tentang Kontrol sebagai Hukum terhadap Pemerintah, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta

Marbun, SF dan Mohammad M.M.D., 1987, Pokok-Pokok Hukum Adminstrasi Negara, PT Liberty, Yogyakarta

Prodjohamidjo, M., 1996, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

-----------, 2005, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Dasawarsa 1991-2001, Perum Percetakan Negara, Jakarta

-----------, 2005, Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta

Wijoyo, S., 1997, Karakteristik Hukum Acara peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, SekretariatJenderal MPR RI, 2007

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (9 Juli 1991) tentang Petunjuk pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: CV. Citra Mandiri, 2005

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN tanggal 08 Juni 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 63/BDG-G.MD/PT.TUN-MDN/2000 tanggal 09 Oktober 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 49.K/TUN/2001 tanggal 08 Maret 2002

Ais, C., Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum, makalah disampaikan dalam seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Kantor Wilayah Dephukham Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang 3-4 April 2007

Abdullah, M., Pengembangan Integritas dan Proesionalisme Hakim, makalah pada diskusi panel yang diselenggarakan BPHN dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 24-27 April 2007

Marpaung, A., Implementasi Teknis Pelaksanaan Lemabag-lembaga Baru dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Solusi Pemecahannya, Makalah Rakernas MA, Denpasar 18-22 September 2005

Siahaan, L.O., Pidato Temu Ilmiah Dalam Rangka HUT XV Peradilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, Medan Garuda Plaza Hotel, 14 Januari 2006

Supandi, Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daera,. Makalah Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004

----------, Kebutuhan Hukum Pejabat Menaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.637

Article Metrics

Abstract view : 211 times
PDF - 34 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License