PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)

Abdul Hakim(1*), Tan Kamelo(2),


(1) Subden III Det C Sat Bribob Polda
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Masyarakat saat ini kian menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), barangkali tidak berlebihan bila pertanyaan tersebut dikemukakan. karena Polri merupakan aparatur negara, maka pertanggung jawaban akhirnya adalah kepada pemilik kedaulatan, yakni seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks good governance, Polri sudah sewajarnya menjalankan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, menghargai kesetaraan, taat hukum dan demokratik.Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur membawa keadaan yang tidak nyaman dalam masrayakat khsusnya di Kota Medan. Proses penanganan yang berbeda antara orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana,disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kota Medan dan Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam penanganan kasus-kasus pencurian oleh anak khususnya di Kota Medan.

Keywords


Peranan Kepolisian; Tindak Pidana Pencurian; Anak

Full Text:

PDF

References


Atmasasmita, R., 1996, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif, Eksistensiolisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.

Bawengan, G.W, 1977, Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat, Pradya Paramita, Jakarta.

Faidir, dan Marlina, (2012), Peran Polri dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Mercatoria, 5 (1): 24-34

Hamdan, M, 1997, Politik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartono, K., 1998, Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja, PT.Raja Grafindo Grafika, Jakarta.

Khoidin, M. dan Sadjijono, 2007, Mengenal Figur Polisi Kita, Lambang, Yogyakarta.

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Loqman, L., 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar), Data Com, Jakarta.

Marlina dkk, 2007, Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

Meliala, A.Q.S., dan E. Sumaryono, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.

Moelyanto, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Arief B.N., 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung.

Packer, H.L., 1967, The Limits of The Criminal Sanction, University Press, Stanford California.

Prodjodikoro, W., 2002, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung.

Purnianti, M.S.S., dan Ni Made M.T., 2003, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Justice System ) di Indonesia, UNICEF, Indonesia.

Rahardjo, S.., 1991, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

______________, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006

Sahala, S., dkk, 2006, Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Saleh, R., 1987, Stelsel Pidana Indonesia, Bina Akasara, Jakarta.

Safrina, R., Iman J., dan Arif, (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mercatoria, 3 (1): 34 – 44

Santoso, T., 2003, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta.

Siregar, M., dkk, 2007, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.

Soemitro, I.S., 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.

Soetodjo, W., 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sunaryo, S., 2004, Sistem Peradilan Pidana , UMM, Malang.

Supeno, H., 2010, Kriminalisasi Anak, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo, B., 2008, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Willis, S.S., 1981, Problema Remaja dan Pemecahannya, Angkasa, Bandung.

Zai, A., Mirza N., dan Chairul M., (2011), Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias), Mercatoria, 4 (1): 12-26

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Kompas, Tindak Pidana Pelanggaran HAM Meningkat, 9 Desember 2009

Summary Report, 1974, Resource Material Series No.7, UNAFEI

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Polda

Ketetapan No. VII/MPR/2000 tantang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.638

Article Metrics

Abstract view : 88 times
PDF - 69 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License