KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus PutusanNomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb)

Hubertus Manao(1*), Triono Eddy(2),


(1) Kantor Pemilihan Umum Nias
(2) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah intitusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.Berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam kerangka sistem peradilan pidana.Dalam praktek penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil demi kepentingan penyidikan dapat melakukan penangkapan dan penahananterhadap tersangka tanpa melibatkan penyidik Polri sehingga memunculkan permasalahan mengenai legalitas penangkapan dan penahanan tersebut. Permasalahan ini dibahas dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.


Keywords


Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Penangkapan; Penahanan.

Full Text:

PDF

References


Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta

Hamzah, A., 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Saptha Artha Jaya, Jakarta

Effendi, T., 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakara

Hamzah, A dan Irdan D., 1987, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta

Harahap, M.Y., 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta

Harris, H., 1983, Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah, Binacipta, Jakarta

Kuffal, HMA, 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang

Makarao, M.T. dan Suhasril, 2004, Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta

Marbun, R., 2011, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, Visimedia, Jakarta

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1991, Petunjuk Teknis 16/VII/1991 tentang PPNS, Jakarta

Najih, M., dan Soimin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang

Pangaribuan, L.M.P, 2008, Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Ekesepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, PeninjauanKembali, Djambatan, Jakarta

Reksodiputro, M., 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

Salam, M.F., 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung

Simanjutak, N., 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor

Supriadi, 2010, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika

Tedjosaputro, L., Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang:Aneka Ilmu, 1991

Yusuf, A.M., dan Mohammad T.M., 2011, Hukum Kehutanan di Indonesia, PT Rineka cipta, , Jakarta

Wisnubroto, A., dan G. Widiartana, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Astuti, D.A.P., 2008, Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Daerah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang), Skripsi (tidak diterbitkan), Universitas Brawijaya, Malang

Reksodiputro, M., 1993, Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Di Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kode Etik PPNS Daerah.

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, diakses 01 Agustus 2013, www.elisatris.wordpress.com




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.639

Article Metrics

Abstract view : 84 times
PDF - 65 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License