PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DI INDONESIA

Eva Syahfitri Nasution(1*),


(1) STIH Graha Kirana
(*) Corresponding Author

Abstract


Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidanapenyelundupan sangat memperihatinkan karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia. 2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia. 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan penyelundupan di Indonesia. Bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dibagi menjadi 2 golongan yaitu tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor dan tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan yaitu Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi).


Keywords


Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Penyelundupan

Full Text:

PDF

References


Asshiddiqie, J, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, Mercatoria, 2 (2): 13-127

Chazawi, A, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta

Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), Mercatoria, 6 (1): 104-116

Hamdan, M., 2012, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus), Refika Aditama, Bandung

Hamzah, A, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

Lopa, B, 2002, Tindak Pidana Ekonomi, PT. Pratnya Paramita, Jakarta

Mulyadi, M dan Feri A. S, 2010, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Softmedia, Jakarta

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140

Platt, R, 2007, Smuggling in The British Isles A History, Tempus Published

Prasetyo, T, 2011, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung

Saleh, R, 1986, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.PH. Sutorius, 2013, Hukum Pidana, trans. J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011Sukinto, Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pdana, Sinar Grafika, Jakarta

World Customs Organization, 1997, WCOHandbook for Comercial Fraud Investigators, Brussel

Yudianto, E., Marlina, dan Arif, (2010), Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Mercatoria, 3 (1): 20 – 33

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Anomim, Wikipedia Indonesia, diakses 10 September 2015, http://id.wikipesia.org/wiki/Indonesia#Geografi,

Ardiansyah, Tanggung Jawab Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyelundupan, diakses 10 September 2015, http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/tanggung-jawab-badan-hukum-dalam-tindak-pidana-penyelundupan,

Ariyanti, F, Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013,diakses 10 September, 2015, http://bisnis.liputan6.com/read/795090/bea-cukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupan-sepanjang-2013,

_____________, Bea Cukai Gagalkan Narkoba Hingga Baju Bekas Senilai Rp. 45 Miliar, diakses 10 September 2015, http://bisnis.liputan6.com/read/2155825/bea-cukai-gagalkan-narkoba-hingga-baju-bekas-senilai-rp-45-miliar,

______________, Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan 19 Kontainer Ekspor Ikan Ilegal,diakses 10 September 2015, http://m.liputan6.com/bisnis/read/2272005/bea-cukai-tanjung-priok-gagalkan-19-kontainer-ekspor-ikan-ilegal,

Kantor Dinas Angkatan Laut, diakses 10 September 2015, http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=124147,

Kurniawan,Dian,Menkeu Bambang Musnahkan 28 Juta Batang Rokok Tanpa Cukai, diakses 10 September 2015, http://bisnis.liputan6.com/read/2273104/menkeu-bambang-musnahkan-28-juta-batang-rokok-tanpa-cukai,

Nurhayat, W, Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Melonjak 100%,diakses 10 September 2015,http://finance.detik.com/read/2015/02/05/152259/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak-100,

Rusli, A, Bea Cukai Ungkap 5.520 Kasus Penyelundupan, diakses 10 September 2015, http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/23/090630581/bea-cukai-ungkap-5-520-kasus-penyelundupan,

Syah, M.H, Penyelundupan Arca Ratusan Tahun di Tanjung Priok Digagalkan, diakses 10 September 2015, http://m.liputan6.com/news/read/2112545/penyelundupan-arca-ratusan-tahun-di-tanjung-priok-digagalkan,




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.641

Article Metrics

Abstract view : 298 times
PDF - 123 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License