PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BINJAI

Irfan Ferial Lubis(1*),


(1) Wiraswata
(*) Corresponding Author

Abstract


Binjai merupakan sebuah kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah. Sebagai sebuah kota yang menerapkan prinsip otonomi daerah, Binjai perlu mengembangkan potensi lain yang diharapkan menjadi pembiayaan pemberdayaan daerah. Salah satunya adalah pedagang kaki lima yang memberikan kontribusi melalui retribusi yang berguna untuk penguatan otonomi daerah di Kota Binjai. Namun, masalah perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima masih lemah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kota Binjai.2. Apakah pemberian izin usaha berjualan bagi pedagang kaki lima memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai  untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari Pedagang Kaki Lima. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang kaki lima pada dasarnya sudah diberikan oleh pemerintah Kota Binjai. Pemberian izin tempat berjualan ternyata meningkatkan kontribusi melalui retribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Binjai melalui beberapa regulasi yang pro kepada pedagang kaki lima.


Keywords


Perlindungan Hukum; Pedagang Kaki Lima;Pendapatan Asli Daerah;

Full Text:

Untitled

References


Rawls, J., 2006, Teori Keadilan (terjemahan A Theory of Justice), Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Simanjuntak, M., 1997, Pandangan Negara Integralistik, Grafiti, Jakarta

Spelt, N.M, , J.B.J.M. Ten Berge, Philipus. M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan , Yuridika, Surabaya

Sutedi, A., 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta

Abbot, K.W., et al. Legalization and World Politics International Organization, Volume 54. No.3. Summer, 2000

Asmaria, 2007, Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Menertibkan Pasar di Kota Bandarlampung. (Studi Pasar Bambu Kuning Bandarlampung). Jurnal Sains dan Inovasi III (1)

Manan, B., 1990, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UU 1945, Disertasi, Bandung

Mulyanto, 2004, Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Menajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survey Pusat Perdagangan dan Pariwisata di Kota Surakarta, Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis. Akreditasi No.23a/DIKTI/KEP/2004. Surakarta

Sutrisno, B., et al., 2007, Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kota. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2007. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Tanjung, K., dan Januari S., (2013), Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan Mercatoria, 6 (1): 64-85

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Walikota Binjai Nomor 511 tahun 2009 tentang Dispensasi Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Binjai




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v6i2.644

Article Metrics

Abstract view : 48 times
Untitled - 63 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License