TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA

Aulia Rosa Nasution(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Tindak pidanaterorisme adalah suatu bentuk penggunaan kekerasan  yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang terorganisir, yang  ditujukan terhadap  masyarakat sipil,  tempat-tempat umum maupun  fasilitas yang menyangkut kepentingan publik, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau bentuk intimidasi lainnya,yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, rusaknya  harta benda serta  hancurnya fasilitas dan sarana publik,  untuk mencapai tujuan- tujuan yang bersifat ideologi, politik atau keagamaan.Tindak terorisme tidak dapat disejajarkan dengan kejahatan biasa. Terorisme mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan karena perbuatan yang dilakukan dilakukan secara meluas atau sistematis, mematikan atau menewaskan jumlah korban yang banyak dengan cara cara yang tidak berperikemanusiaan. Terorismetelah menjadi ancaman terhadap kehidupan umat manusia sehingga diperlukan suatu lembaga peradilan yang khusus untuk mengadili tindak pidana terorisme  dengan  cara – cara yang khusus pula.Upaya peradilan kejahatan terorisme  sebaiknya dilaksanakan di Pengadilan Pidana Internasional karena terorisme telah menjadi kejahatan internasional yang telah dikriminalisasi oleh negara negara lainnya.


Keywords


Terorisme, Hukum International, HakAsasiManusia

Full Text:

PDF

References


Wahid, A, et.al, 2004, Kejahatan Terorisme; Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Refika Aditama, Bandung

Abdussalam, 2010, HAM dalam Proses Peradilan, PTIK, Jakarta

Atmasasmita, R, 2009, Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian Internasional, Fikahati Aneska, Bandung

Awaluddin, H, 2012, HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional, Kompas Media Nusantara, Jakarta

A.M., Hendropriyono, 2009, Terorisme, Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam, ompas Media Nusantara, Jakarta

Eddy, O.S Hiearij, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta

----------------------, 2010, Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM, Erlangga, Jakarta

Geoffrey, R, Q.C., 2002Kejahatan Terhadap Kemanusiaan; Perjuangan Untuk mewujudkan Keadilan Global, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta

Gultom, E. H, 2006, Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional Dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor-Timur, Tatanusa, Jakarta

Mohammad, M, 2003, Terrorism and The Real Issues, Pelanduk Publications Sdn Bhd, Malaysia

Mardenis, 2011, Pemberantasan Terorisme, Raja Grafindo Persada,Jakarta

Harifin, A. T, 2010, Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan Di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta

Parthiana, I.W., 2006, Hukum Pidana Internasional, Yrawa Widya, Bandung

Sefriani, 2010, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta

Agustina, S., 2006, Hukum Pidana Internasional Dalam Teori & Praktek, Andalas University Press, Padang

Suarda, I.G.W, 2012, Hukum Pidana Internasional Suatu Pengantar, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Sukwanto, B., dan Taufik S., (2010), Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia, Mercatoria, 3 (1): 1 – 19

Syafaat, M.A, 2003, Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan, dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi , Regulasi , Imparsial Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil

Thontowi, J, 2004, Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme, UII Press, Yogyakarta

--------------------------,Kajian Undang-Undang Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional, disampaikan pada Workshop “Kontribusi Umat Islam Terhadap Amandemen Undang-undang Terorisme”, Yogjakarta , oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogjakarta, Hotel Quality-, tanggal21-23 April 2003, Yogjakarta

Luban, D, A Theory of Crimes Against Humanity, Vol. 29 Yale Journal International Law, hal. 93-103 , 2004, Diakses 14 Agustus 2014http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/146

Banchik, M, International Crime Court and Terrorism, diakses 16 Februari 2012, http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/ICC%20and%20Terrorism.PDF

Goldstone, R.J. & Janine S, 2003, Evaluating the Role of The International Criminal Court as a Legal Response to Terrorism, Harvard Human Rights Journal, Vol.16, diakses 16 Februari 2012, http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/goldstone.shtml

Moris, M, 2004, Terrorism and Unilateralism: Criminal Jurisdiction and International Relation, Cornell International Law Journal, Vol. 36, pp. 473-489, Diakses 12 Februari 2011, http://scholarship.law

Silverman, C, An Appeal to the United Nations; Terrorism Must Come Within The Jurisdiction of a International Criminal Court, (New England International And Comparative Law Annual), diakses 16 Februari 2012, http://www.iccnow.org/documents/TerrorismCraigSilverman.pdf,1997

Vyer, J.V.der, Prosecuting Terrorism in International Tribunals, diakses 16 Februari 2012, www.law.emory.edu/.../van_d-Amerikaserikat.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article

FBI-Terrorism, Diakses 12 Februari 2012, http:www.fbi.gov/state-service/publication/terrorism-2002-2005

Terrorism Research,Diakses 12 februari 2012, http://www.terrorism-research.com,

Tropika, D, Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional,diakses 16 Januari 2012, https://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/terorisme-dalam-perspektif-hukum-internasional/

International Conventions Against Terrorism, Diakses 13 Februari 2012, http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml

International Military Tribunal for the Far East Charter (IMFTE),Diakses 13 Februari 2012, http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/04/4-06/military-tribunal-far-east.xml

Nuremberg Principles, http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Principles ,

The International Convention for the Suppression of The Financing of Terrorism , 1999

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

United Nations, 2004, Reports of the Secretary General’s High Level Panel on Threats, Challenges and Change, http://www.un.org/secureworld/ Diakses pada 16 Januari 2012

UN Resolution No. 2391 (XXIII) , http://www.un.org/documents/ga/res/23/ares23.htm Diakses pada 13 Februari 2012

UN Convention Against Transnational Organized Crime

Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.647

Article Metrics

Abstract view : 276 times
PDF - 60 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License