PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Januari Siregar(1*), Muaz Zul(2),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 45 UUPLH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana.


Keywords


Penegakan Hukum, Pidana, Lingkungan

Full Text:

PDF

References


Arifin, S., 2012, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, PT. Soft Media, Jakarta

Azhar dan Elvi Z., (2009), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Merek Terkenal, Mercatoria, 2 (2): 13-127

Gunanti, B., Suhaidi, (2012), Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan di Wilayah Kabupaten Madina, Mercatoria, 5 (1): 104-115

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), Mercatoria, 3 (2): 88-101

Marlina, dan Isnaini, (2011), Perspektif Hukum Perdata Dan Agrarian dalam Pengalihan Lahan Eks HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Kepada Pihak Ketiga, (Studi Pengalihan Lahan Eks Kepada Yayasan Al Washliyah dan Yayasan Nurul Amaliya), Mercatoria, 4 (2): 58-71

Moelyatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara Mutiara, Jakarta

Muladi dan Dwija P., 1991, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Bandung

Mulyadi, M., dan Feri A.S., 2010, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta

Prodjodikoro, W., 1989, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed.2, Cet.6, Eresco, Bandung

Rahmadi, T, x 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Remmelink, J., 2003, Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Setiyono, 2002, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis, dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Averroes Press, Malang

Siahaan, N.T.H, 1987, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Airlangga, Jakarta

Sjahdeni, S.R., 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Press, Jakarta




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651

Article Metrics

Abstract view : 254 times
PDF - 78 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License