PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA

Jamillah Jamillah(1*),


(1) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan tindakan korupsi telah mengambil uang sebagai aset negara dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga memberi dampak salah satunya adalah negara akan merasa sulit untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hasil korupsi sebagai aset negara ke negara itu sendiri. Negara khususnya Indonesia memiliki undang-undang yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembalikan aset keuangan negara yang telah dikorupsi, sedangkan instrumen hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Di dalam Hukum Pidana, aset hasil korupsi dapat disita dilelang dan dijual. Menurut Hukum Perdata, negara dapat mengklaim kompensasi terhadap para pelaku korupsi (koruptor), sedangkan dari Hukum Administrasi Negara, pejabat yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan aset negara akibat perbuatan melawan hukum (korupsi) yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut.


Keywords


Pertanggungjawaban Hukum, Kewajiban Pengembalian Aset, Korupsi

Full Text:

PDF

References


Alatas, S.H., Sosiologi Korupsi, , Jakarta: LP3ES, 1986

Arsyad, J,H., Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Asshiddiqie, J. dan Ali S., 2006, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta

Soedjono, D. 1984, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar baru, Bandung

Fleming, M.H., 2005, Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date, University College London, London

Fuady, M., Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Cetakan Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Hamzah, A., 2007, Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajagarfindo Persada, Jakarta

Harjon, P.M., Discretoinary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep”, Semarang 6-7 Mei, 2004

Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), Mercatoria, 6 (1): 44-63

Janah, M, Menemukan Akar Permasalahan Korupsi, Dept. Kebijakan Publik KAMMI Pusat, Dipublikasikan: 26/09/2005 12:17:01

Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), Mercatoria, 6 (2): 117-132

Kelsen, H., 1961, General theory Of Law and State, Russell & Russel, New York

Klitgaard, R., 2005, Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Alih Bahasa Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Koeswadji, H.H., 1994, Cetakan Ke Pertama, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, , Citra Aditya Bakti, Bandung.

Latif, A, 2014, Hukum Administrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), Mercatoria, 3 (2): 88-101

Mustakim, Kendala-Kendala Korupsi di Indonesia ditiinjau dari Sosiologi Hukum, Makalah Sosiologi Hukum 2007. Lihat juga hasil Penelitian Political and Economic Risk Consultancy dalam Adnan Buyung Nasution,”Prinsip-prinsip Umum Pengadilan yang Baik,” Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengadilan Khusus Korupsi di Jakarta, 19-20 Juni 2001

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Korupsi, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan (LeiP), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) , Jakarta Juli 2001

Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140

Sahetapy, J.E., 1989, Edisi 1 Cetakan 2, Parados Dalam Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta

Sudarto, 1980, Hukum dan Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta

Yanuar, P.M., 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung

Yunara, E., 2014, Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum, USU, Medan

Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 150-162




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.654

Article Metrics

Abstract view : 67 times
PDF - 51 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License