KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA PPAT DI KOTA BINJAI

Arifin Saleh(1*), Tan Kamello(2),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Kesadaran hukum masyarakat dalam pemindahan hak atas tanah dengan menggunakan akta PPAT mempunyai arti yang sangat penting. PPAT merupakan pejabat umum yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang dalam pembuatan akta-akta otentik.Tanah memiliki sifat khusus yaitu merupakan benda kekayaan yang dalam keadaan bagaimanapun masih bersifat dalam keadaan tetap.Oleh karena itu, tanah memiliki sifat ekonomis yang tinggi. Selain itu ada hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanah di dalam kehidupannya. Manusia yang mempunyai hak atas tanah berarti memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah tersebut, maka seseorang harus mempunyai alat bukti yang kuat berupa sertipikat tanah.Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah, karena merupakan kewajiban bagi pemegang hak yang bersangkutan dan harus dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak atas tanah tersebut dalam rangka menginventariskan data-data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut.


Keywords


Kesadaran Hukum, Jual Beli Tanah, Akta PPAT

Full Text:

PDF

References


Effendi, B., 1983, Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Pelaksanaan, Alumni, Bandung

Harsono, B., Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta

Prakoso, D., dan Budiman A.P., Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia, Jakarta

Raharjo, S., 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung

Soekanto, S., dan Mustafa A., 1987,Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta

Soemitro, R.H., 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Persada, Jakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Wawancara dengan M. Ilham, selaku Penduduk di Binjai Kota, Selasa-pada tanggal 26-28 Juni 2012

Wawancara dengan Siti Sarifah, SH, selaku Notaris dan PPAT di Binjai Kota, pada tanggal 25 Juni 2012




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.656

Article Metrics

Abstract view : 25 times
PDF - 44 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License