PENERAPAN HUKUM ACARA KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan)

Benri Sitinjak(1*), Ediwarman Ediwarman(2),


(1) Pengadilan Negeri Medan
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Hubungan Industrial adalah bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur secara normatif akan diselesaikan melalui mekanisme hukum formil. Hadirnya Pengadilan Hubungan Industrial ini diharapkan membawa perubahan bagi perjuangan kaum buruh dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang selama ini dirasakan tidak mendapatkan suatu kepastian hukum karena diakibatkan perangkat hukum yang kurang mendukung. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah Pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus atau mengadili perkara yang mempunyai hubungan hukum antara majikan dan perkerja atauburuh. Hubungan hukum antara majikan dan pekerja atau buruh yang mempunyai unsur hak dan kewajiban. Secara yuridis normatif,  Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih memerlukan revisi sebab dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan azas peradilan cepat, tepat, adil dan murah.


Keywords


Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri

Full Text:

PDF

References


Damanik, S., 2005, Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No.2 Tahun 2004,Dss Publishing, Cetakan Pertama

Harahap, M.Y., Hukum Acara Perdata, 2005, Sinar Grafika Offset,Cetakan Kedua, Jakarta

Lubis, I.H., 2009, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Ratu Jaya

Mertokusumo, S., 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Edisi III, Yogyakarta

Putralie, E.M., Yusrizal A.S., dan Muaz Z., (2011), Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal, Mercatoria, 4 (1): 26-36

Saleh, K.W., Hukum Acara Perdata RGB/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soepomo, I., 1992, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, cetakan kesepuluh

Faiz, P.M., Ikatan Peneliti Hukum Indonesia,Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansi Konstitusi Indonesia, diakses 27 April 2013, Ipenhi.blogspot.com/2013/01/teori-keadilan-johnrawls-dan-relevansi.html

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan No. 23/G/2007/PHI. Mdn.

Putusan Perkara Nomor : 23/G/2007/PHI. Mdn. jo. Putusan Perkara Nomor : 261 K/Pdt.Sus/2010 pada Mahkamah Agung.

Wawancara penulis dengan Ibu Martinah Hanum, SH.MH selaku Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, 24 Maret 2013.

Wawancara penulis dengan Wisker Pakpahan (Direktur Hukum LBH SBSI SU) dan Agus Butar-butar (Pengurus SPTI Pematangsiantar).




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.657

Article Metrics

Abstract view : 32 times
PDF - 69 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License