PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai)

David Casidi Silitonga(1*), Muaz Zul(2),


(1) Pengadilan Negeri Binjai
(2) Univerisitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera.Putusan Hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang-Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan.Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.


Keywords


Sanksi, Pelaku, Pencabulan.

Full Text:

PDF

References


Bonger, W. A., Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan,Gahlia Indonesia, Jakarta:

Chazawi, A., 2010,Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta

Gosita, A., Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan), Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo,

----------Masalah Perlindungan Anak,Jakarta: Akademi Prasindo

Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Perbandingan, Bina Mulia, Jakarta

Huraerah, A., 2007, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung

Kansil, C.S.T., Engelien R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa,2009,Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Kartono, K., Patologi Sosial, Raja Grafindo, Jakarta

Kusumah, M.W., 1988, Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial, Bandung: Alumni.

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marpaung, L., 2006, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Nainggolan, M., Elvi Z., dan Saparuddin, (2010), Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), Mercatoria, 3 (2): 116-132

Remmelink, J., 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sambas, N., 2013, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta

Simandjuntak, B.dan C. Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung

Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116

Soesilo, R., 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor

Sumitro, I.S.,Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta

Sutherland, E. H. dan D. R. Cressey, Azas-azas Kriminologi, Alumni, Bandung

Umar, M.A.C., 1990, Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah, CV Panca Agung, Cetakan 1, Jakarta

Wadung, M.H., 2000, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo.Jakarta

Wresniwiro, M., Masalah Narkotika-Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya,Mitra Bimtibmas, Jakarta

Badan Pemidanaan Hukum Nasional Departemen Dan Hak Asasi Manusia, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, Jakarta, 2001

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, PT. Rindang Mukti, Bandung, 1975.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

Diakses 16 April 2013, http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm

Sugiharto, G., Kriminologi I, diakses 16 April 2013, http://wwwgats.blogspot.com/2008/12/kriminologi-i.html,

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 April 2012.

Lenny Lasminar Silitonga,SH Hakim Pengadilan Negeri Binjai, wawancara pada tanggal 15 April 2013.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.660

Article Metrics

Abstract view : 62 times
PDF - 29 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License