EFEKTIVITAS PERAN PENGADILAN TIPIKOR DI KOTA MEDAN

Eduard Sianturi(1*),


(1) Wiraswasta
(*) Corresponding Author

Abstract


Korupsi di negara Indonesia sudah sangat mengresahkan dan termasuk kejahatan yang luar biasa. Pemberitaan perkara dugaan tindak pidana korupsi selalu muncul dalam setiap surat kabar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar dan menjadi komoditas politik. Mulai dari penanganan kasus yang melibatkan pejabat eksekutif sampai dengan anggota legislatif, baik penanganan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maupun penanganan oleh Kejaksaan dan Kepolisian menjadi bahan berita, sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kontroversi. Eksistensi pengadilan tipikor di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.Terdapat hambatan dalam implementasi pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Medan yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal.Upaya yang dilakukan pengadilan tipikor Medan dalam mengefektifkan peran pengadilan tipikor Medan berupa upaya internal dan eksternal.


Keywords


Efektivitas, Peran, Pengadilan Tipikor.

Full Text:

PDF

References


Djaja, E., 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPk: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, Sinar Grafika, Jakarta

Hartanti, E., 2006, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

Manan, A., 2006, Aspek- Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Refika Aditama, Bandung

Marpaung, L., 2007, Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan,Djambatan ,Jakarta

Mulyadi, L., 2007, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,Alumni, Bandung

Napitupulu, D, 2010, KPK in Action, Raih Asa Sukses, Jakarta

Nasution, A.B. , dkk,1999, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media,Yogyakarta

Winarta, F.H., 2009, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, PT. Gramedia, Jakarta

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Diakses 10 Juli 2012, http://www.analisadaily.com/,

JPU Ajukan Kasasi Kasus Korupsi Abdullah Puteh, diakses 10 Juli 2012, http:///www.kapanlagi.com/,

MA Ringankan Hukuman Nazarudin Sjamsudin, diakses 12 Juli 2012, http:www2.kompas.com /ver1/Nasional 0608/16/140841.htm,

Yurnalis Ngayoh Jadi Gubernur Kaltim, diakses 12 Juli 2012, http//www.inilah.com/,

Filiphina, Thailand, dan RI Teratas, Kompas, 11 Maret 2008

Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik, Koran Tempo, 24 September 2008

Putusan Mahkamah Konsitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006

Wawancara dengan Sugiyanto, selaku Hakim di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal8 Februari 2013




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.661

Article Metrics

Abstract view : 187 times
PDF - 19 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License