PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)

Jalinson Damanik(1*), Taufik Siregar(2),


(1) Pengadilan Negeri Binjai
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangan saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan semua pihak lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Adanya usaha bersama dari berbagai elemen diharapkan dapat menanggulangi permasalah trafficking ini.


Keywords


Sanksi, Pelaku, Trafficking

Full Text:

PDF

References


Darnodiharjo, D., 1978, Orientasi Singkat Pancasila, Gita Karya, Jakarta

Farhan, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Irrianto, S., dkk., 2005, Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2010, Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak: Panduan Praktis, Restu Printing Indonesia, Medan

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Marpaung, L., 2006, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Moh. H., 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta

Remmelink, J., 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Rosenberg, R., 2003, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, American Center for International Labor Solidarity, Jakarta

Shidarta, 2009, Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama, Bandung

Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak, Mercatoria, 3 (1): 52 – 57

Soekanto, S., 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soesilo, R., 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor

Syafaat, R., 2003, Dagang Manusia, Lappera Pustaka Utama, Jakarta

Terence H.H., Endang S., Gavin W.J., 1997, Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, cetakan I, Jakarta

Winarta, F.H., 2009, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, PT. Gramedia, Jakarta

Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), Mercatoria, 3 (1): 58 – 70

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Diakses 5 Januari 2013, http//www.waspada.online/,

Diakses 6 Januari 2013, http//www.mediaindonesia.com/,

Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), 2008, Perdagangan Manusia dan Undang-Undnag Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif

Kuntjoro, J., 2004, Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial, Jurnal Perempuan No. 36, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, cetakan pertama, Jakarta

Padmanagara, M., 25 Januari 2006, Pengalaman Polri dalam Menindak dan Menangani Kasus Perdagangan Orang, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta

Sentika, T.R., 25 Januari 2006, Fenomena Perdaganga Perempuan dari Anak di Indonesia, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta

Wawancara dengan Endra Hermawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 20 Februari 2012




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.663

Article Metrics

Abstract view : 30 times
PDF - 41 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License