ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Tomita Juniarta Sitompul(1*), Marlina Marlina(2),


(1) Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
(2) Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author

Abstract


 

Pemilihan Umum  adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut. Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat dan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas di Negara yang bersangkutan. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu dan peningkatan sanksi pidana. Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan. Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.


Keywords


Tindak Pidana, Pemilu, Legislatif.

Full Text:

PDF

References


Chazawi, A., 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta

Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Djoko, P., 1987, Tindak Pidana Pemilu, CV. Rajawali, Jakarta

Rasjidi, L. dan I.B W.P, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung

Remmelink, J., 2003, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Santoso, T., 2006, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta

------------------, 2011, Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009, Perludem, Jakarta

Sardini, N.H., 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press, Yogyakarta

Sintong, 1992, Tindak Pidana Pemilu (Suatu Tinjauan dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil), Sinar Harapan, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1991.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakila Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Diakses 14 April 2013, http://www.facebook.com/groups/forumkpukabkota//permalink/438614616150154/,

Frinaldi, A., Pelanggaran Pemilu Hanya Tiga Jenis, diakses 14 April 2013, http://www. hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail berita.php&id=1030.

Peter, E., Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu: Penerapan Tujuh Standar, disajikan di Konferensi “Memperbarui Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu, Jakarta, Indonesia-6 oktober 2011

Anggraini, T., dan August M., Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, diakses 15 April 2013, http://www.rumahpemilu.org/in/read/510/Beberapa-Catatan-atas-Keberlakuan-UU-No.-8-Tahun-2012-tentang-Pemilu-Anggota-DPR-DPD-dan-DPRD-




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.667

Article Metrics

Abstract view : 48 times
PDF - 21 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License