ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai)

Oryza Vanda Rohna Silangit(1*),


(1) Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
(*) Corresponding Author

Abstract


Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10 persen. Sebagai konsekuensi adanya kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, maka pengawasan merupakan salah satu titik kunci agar pajak pertambahan nilai dapat berhasil dan berdaya guna. Pelaksanaan fungsi pengawasan pembayaran pajak pertambahan nilai oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya. di mana pemeriksaan dilakukan dengan dasar pemeriksaan regular dan pemeriksaan insidentil yaitu pemeriksaan khusus atas usul Bupati jika ada hal-hal khusus atau kasus-kasus tertentu. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien agar roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak pertambahan nilai diharapkan mampu membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Serdang bedagai karena salah satu sumber keuangan daerah adalah pajak pertambahan nilai. Penerimaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari sektor pajak pertambahan nilai dari tahun ke tahun cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. 


Keywords


Peran Inspektorat, Pengawasan, Pajak Pertambahan Nilai.

Full Text:

PDF

References


Bungin, B., 2003, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sunggono, B., 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemitro, R.H., 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri. Ghalia Indonesia, Jakarta

Syofyan, S., dan Asyhar H., 2004, Hukum Pajak dan Permasalahannya. Refika Aditaman, Bandung

Fitriandi, T., Birowo, P. dan Aryanto Y., 2007, Kompilasi Undang–Undang Perpajakan Terlengkap, Salemba Empat, Jakarta

Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014

Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 25 Februari 2014

Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 27 Februari 2014

Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Maret 2014

Inspektorat Daerah-1, Tugas dan Fungsi Inspektorat Serdang Bedagai, diakses 25 Maret 2014, http://www.serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.php?mod=home&opt=content&jenis=4&mode=3&id_kat_content=60&id_content=3116&id_module=10,

Wikipedia Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai, Diakses 7 November 2013 http://id.wikipedia.org/wiki/ Pajak_pertambahan_nilai,




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.670

Article Metrics

Abstract view : 58 times
PDF - 74 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License