PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAIT GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan)

Superry Daniel Sitompul(1*), Januari Siregar(2),


(1) Law Office Superry Daniel Sitompul & Rekan
(2) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat. Di kota Medan, BPSK memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Rumusan masalah dalam tulisan ini antara lain: 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peran lembaga BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen. 2. Bagaimana implementasi BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan 3. Bagaimana faktor hambatan yang dihadapi BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Dasar hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK diatur di dalam undang-undang. Pengaturan peran lembaga BPSK telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Medan menangani jumlah kasus yang cukup tinggi. Dalam menjalankan fungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih menemui beberapa hambatan. Namun, upaya mengatasinya masih tetap dilakukan.


Keywords


Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Konsumen, Good Governance

Full Text:

PDF

References


Asshiddiqie, J,. dan Safa’at, M.A., 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Fuady, M, 1994, Hukum Bisnis dalamTeori dan Praktik, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Magnus, R.R., Alternative Forum for the Settlement of Disputes for the Comman Man in Singapore

Majumdar, P.K., 2008, Law of Consumer Protection in India, Oient Publishing Company, New Delhi

Nugroho, S.A., 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta

Samsul, I., 2004, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta

Sulubara, S.M., dan Irma A.R., (2011), Fungsi Pengawasan Bapepam-Lk Dalam Praktek Insider Trading Terhadap Perusahaan Publik dalam Pasar Modal, Mercatoria, 4 (1): 57-71

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, LN No. 105 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Diakses 15 Maret 2014, http://id.shvoong.com/,

Diakses 5 Februari 2014, http//www.pemantauperadilan.com/,




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.671

Article Metrics

Abstract view : 167 times
PDF - 321 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License