ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI BANK PERSERO DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN

Riana Br Pohan(1*), Muaz Zul(2), Januari siregar(3),


(1) 
(2) 
(3) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Dewasa ini terdapat kekhawatiran di kalangan para direksi bank Persero dalam penyaluran kredit, karena penegak hukum cenderung menyelesaikan persoalan kredit bermasalah dengan menggunakan hukum pidana dengan alasan kredit bermasalah tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, karenanya, diperlukan payung hukum yang dianggap adil dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh kalangan masyarakat, masalah yang akan diteliti yakni tentang batasan kekayaan negara yang dipisahkan pada modal bank persero, tentang apakah kerugian bank persero merupakan kerugian keuangan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggung jawaban direksi bank Persero ketika bank Persero mengalami kerugian. Batasan kekayaan negara yang dipisahkan dalam Penyertaan Modal Negara pada bank Persero adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada hukum korporasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Kerugian bank Persero bukanlah kerugian negara, ketika pemerintah menyertakan modalnya pada bank Persero, maka imunitas publik negara hilang, status pemerintah sebagai pemegang saham. Pengaturan pertanggungjawaban direksi bank Persero tunduk pada prinsip business judgement rule yang telah diakomodasi di dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan prinsip Good Corporate Governance sebagaiman diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan Bank Indonesia.


Keywords


Pertanggungjawaban Direksi;Bank Persero;Kerugian

Full Text:

PDF

References


Block, J Dennis, (et.al), Third Edition, The Business Judgement Rule, Fiduciary Duties of Corporate Directors (NJ: Prentice Hall Law & Business, 1989).

Djayanto, Pandu, Sekilas Tentang Peran, Fungsi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Newsletter Hukum & Perkembangannya, No 71 September 2007.

Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.

Ismail, Tjip, Peranan BUMN Dalam Penerimaan Pendapatan Negara (Tinjauan Dari Perspektif Pajak), Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No 1-Tahun 2007.

Johnson, PQ Lymann, “The Audit Committee’s Ethical And Legal Responsibilities: The State law Perspective”, Volume 47, Fall 2005, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia Malik.

Kamello, Tan, Karakteristik Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September 2006.

Khairandy, Ridwan, Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26- No. 1 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06?2007. tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan, pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Rajagukguk, Erman, Pengelolaan Perusahaan Yang Baik, Tanggung Jawab Pemegang Saham Komisaris dan Direksi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No. 3 Tahun 2007.

Rajagukguk, Erman, Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokrati, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan ekonomi, 2006.

Sjahdeini, Remy Sutan, tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pailit, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 Juli 2001.

Suria Atmadja, Arifin P, dikutip oleh Supomo, pemahaman keuangan negara, diakses dari internet, tanggal 1 September 2009.

Wilamarta, Misahardi, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, jakarta, 2002, hal. 140, dikutip dari Ridwan Khairandy, Camelia malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Yani Ahmad, Widjaja Gunawan, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 1999).




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v2i1.674

Article Metrics

Abstract view : 203 times
PDF - 39 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License