KEBEBASAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hendra Syahbarani(1*), Syafaruddin Syafaruddin(2),


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Sebagai Negara Hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas merupakan pilar utama dalam penegakan hukum yang adil dan demokratis. Bebas dalam artian terlepas dari tekanan kekuasaaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan partai politik dan kekuasaan ekonomi yang dapat mempengaruhi jalannya pengadilan yang bermuara pada terpengaruhnya sebuah keputusan.Kemandirian kehakiman menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum, yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sah dan mengikat dan disertai oleh pengawasan internal dan eksternal yang ketat dan transparan sehingga dapat menjamin penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Kekuasaan kehakiman yang bebas dilaksanakan dalam bingkai teori pembagian kekuasaan dengan konsep check and balances. DPR dapat melakukan pengawasan fungsional dan pengawasan politis. Selain itu, berdasarkan prinsip demokrasi yang tertumpu pada asas kedaulatan rakyat yang mengkehendaki keterbukaan dan partisipasi masyarkat, juga berwenang untuk melakuan pengawasan terhadap kinerja Mahkamah Agung. 


Keywords


Pengadilan;Kemandirian;Kehakiman;Kebebasan

Full Text:

PDF

References


Maksum. F. 2000.Dimensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Pustaka.

Umar. M. 1999.Peradilan Memihak. Fenomena Sejarah Dan Perkembangandi Dunia Peradilan. Solo: Penepen Mukti.

Karsa. M. 2000.Penegakan Hukum Sebagai Pilar Negara Demokrasi. Bandung: Universitas Parahiyangan.

Sutioyoso.B. 1997.Kemandirian Hakim dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum.Hasil Penelitian.Yogyakarta: LP UII

Adji. O.S. 1966.Prasaran Pada Seminar Ketatanegaraan UUD 1945. Jakarta: Seruling Masa.

Soemantri,S.Kemandirian Kehakiman Sebagai Prasyarat Negara Hukum Indonesia.Makalah dalam Seminar “Lima Puluh Tahun Kemandirian Kehakiman di Indonesia”. Yogyakarta: FH-UGM. 26 Agustus 1995

Hadjon,P.M. 1987.Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945. Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan.Makalah:Surabaya.

Asshiddiqie, J.2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945.Yogyakarta: FH UII.

Maksum, F.2000. Dimensi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.Jakarta: Pustaka

Kelsen, H.General Theory Of Law And State.Translated by Andreas Wedberg. New York: Russell & Russell

Samosir, C.D.1998. Refleksi Identifikasi Dan Solusi Krisis Indonesia Di Bidang Hukum.dalam “Percikan Gagasan Tentang Hukum III. Editor. Wila Chandra Supriadi. Bandung:CV Mandar Madju.

Hartono, S.1990. Apakah Rule Of Law Itu.Bandung: Alumni.

Saleh, K.W.1980. Peraturan Pegawai Negeri 1979-1980. Jakarta: Ghalia Indonesia

Harman, B.K.1997.Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Bickel, A.The Web Of Subjectivity.dalamConstitutional Law and Judicial Policy Making.Editor Joel B Grossman & Richard S Wells. New York: Jhon Wiley &Sons inc

Asshidiqqie, J.2004.Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945.Yogyakarta: FH UII




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v2i2.681

Article Metrics

Abstract view : 150 times
PDF - 21 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License