PERSENTUHAN HUKUM TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DI KECAMATAN SIMANGAMBAT TAPANULI SELATAN

Solar Nasution(1*), Iman Jauhari(2), Arif Arif(3),


(1) Bazis Sumatera Utara dan Alumni PS MHB UMA
(2) FH UNSYAH KUALA
(3) FH USU
(*) Corresponding Author

Abstract


Ketidakadilan perlakuan penguasa dalam memberikan status hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan kekuasaan telah menimbulkan kecemburuan yang mendorong masyarakat melakukan penggarapan terhadap kawasan Hutan Register 40 yang selanjutnya lahan-lahan tersebut telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan ini dipindahtangankan kepada pihak lain dengan tidak mengindahkan pemerintah setempat. Berbagai instrument hukum yang berkenaan dengan tanah di kawasan Register 40 Simangambat tidak berjalan. Penetapan kawasan sebagai hak ulayat dilakukan secara sepihak oleh masyarakat dengan persetujuan Pengetua Adat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Masalah Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat.

Keywords


Persentuhan Hukum, Pelepasan Hak atas Tanah, Perkebunan, Simangambat

Full Text:

PDF

References


A.S. Pringgodigdo, Ensiklopedia Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta, 1973.

Ediwarman, Perlindungan Hukum bagi Korban-korban Pertanahan, Pustaka Bangsa Press, 2003.

Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Makalah

Boedi Harsono, Makalah Pemikiran tentang Pelaksanaan Penyempurnaan UUPA Menurut KEPPRES 34/2003, Diskusi Nasional Pelaksanaan UUPA, Jakarta.

Maria SW Sumardjono, Makalah Undang-undang tentang SDAG Mendatang Mewujudkan Ketunggal Ika-an Kebinekaan Sumber Daya Agraria.

Rehngena Purba, Lambaga Musyawarah Adat (Runggun) dan Perdamaian Desa sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Tanah Karo, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum USU Tahun 2000 dalam Tan Kamello.

Undang-undang/Peraturan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Ganti Rugi atas Tanah untuk Kegiatan Pembangunan dan Kepentingan Umum.

Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat.

Direktorat Jenderal Perkebunan Dep.Hutbun RI, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

Departemen Kehakiman Dit. Jen. Kumdang Direktorat, Penyuluhan Hukum Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, Tahun 1984.

Laporan-laporan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Permasalahan Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, Tapanuli Selatan.

Departemen Kehutanan, Laporan Hasil Audit Kegiatan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kawasan Hutan Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, Jakarta, Mei 2005.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v1i1.730

Article Metrics

Abstract view : 177 times
PDF - 25 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License