Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Rahmayanti Rahmayanti(1*),


(1) Universitas Prima Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam perspektif hukum Islam dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyri’ dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia dalam hukum. Teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasionalisasi jinayah atau jarimah serta penerapan sanksi-sanksinya. Untuk memberantas korupsi ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: pertama, Memaksimalkan hukuman. Hukuman dalam bentuk fisik perlu diwacanakan dan kalau bisa diterapkan bahkan kalau perlu sampai hukuman mati. Kedua, Penegakan Supremasi Hukum. Hukum harus tegak dan diberlakukan adil tanpa pandang bulu termasuk kalaupun korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki power dan pengaruh yang kuat. Ketiga, Perubahan dan perbaikan sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir.


Keywords


Hukum Islam, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Islam

Full Text:

PDF

References


Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Prakoso, Djoko. Peranan Pengawasan Dalam Penangkalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Aksara Persada Indonesia. 1990.

Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

HMK Barkkry, Hukum Pidana dalam Islam, Solo: AB Sitti Sjamsijah. 1958.

Prodjohamidjojo, Matiman. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta: Mandar Maju. 2009.

Rohim. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi. Jakarta:Pena Multi Media. 2008.

Alatas, Syed Hussein. Sosiologi Hukum Korupsi, Jakarta: Mandar Maju. 1983.

Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1985.

Munawar Fuad Noeh,Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi, Jakarta: Zikhru’l Hakim,1997

Fauziah Raad, “Pemberantasan Korupsi Bermula dan Berakhir Berdasar Legalitas: http//www.transparansi.or.id, Agustus, 2006.

Hariyanto Kurniawan, “Sistem Pembuktian Terbalik dapat Dijadikan UU” http://www.okezone.com.

Komisi Hukum Nasional, “Pembuktian Terbalik dalam RUU KUHP”, http://www.komisihukum.go.id,April, 2007.

http:wikipedia.org/wiki/gratifikasi,Jakarta,27 september 2012.

Nasution, Bismar, Mencegah Korupsi dengan Keterbukaan, Forum No. 36, 2005.

Arief, Barda Nawawi, Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah Seminar di Unsoed, Purwokerto, 1991.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732

Article Metrics

Abstract view : 256 times
PDF - 275 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 JURNAL MERCATORIA
Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi No. 79 B, Tj. Rejo, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria dan Email: mercatoria@uma.ac.id
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License