Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang


Ramadani Ramadani(1*), Irwan Nasution(2), Usman Tarigan(3),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
(*) Corresponding Author

Abstract


The election of the Village Head shall be directly elected by the villagers of the Republic of Indonesia who meet the requirements with a term of office of 6 years from the date of inauguration. The community of Tanjung village with a population of nearly 2000 more of its inhabitants, Yang has various racial tribes respectively. In the election of the village head there should be support and participation of the Tanjung village community to determine who is eligible to serve as the village head. Why is it made so that the public is free and entitled to choose the desired leader. The election of the village head is supported by the villagers of Tanjung and for his cooperation with the organizing committee of the village head election. To become a candidate the village head must meet the conditions that have been set so that the performance of the village head can be more leverage and better know the rules. 

Keywords


Analysis, Village Head Elections, Local Democracy

Full Text:

PDF

References


Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung (Bupati Aceh Tamiang).

Adam, (2000). Tentang Dampak Negatif dari penduduk Desa

http://Abuvanzablog.WWordpress.com ite/Panitia Pemilihan Kepala Desa. di unduh tanggal 16 maret 2017.

http://dompa.desa.id/454/KTPS/XXI/2016. Tahapan-tahapanPemilihan Kepala Desa Serentak. diunduh 19 Januari 2017.

http://politik-kumpulanundang-undang.blogspot.com/2011/14/Demokrasi Desa. diunduh tanggal 20 februari 2016.

http://Wiki.pattiro.org/indek.php.2016/14/Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa.diunduh tanggal 30 april 2017.

Kusmanto, H. (2007). Desa Tertekan Kekuasaan. Medan: Bitra Indonesia.

Mahmud, A. (2013). Negara Dengan bentuk Pemerintahan Demokrasi

Mona, (2015). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA dan Peraturan Pelaksanaanya. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika.

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan PerUndang-undang:

Sedarmayanti. (2012). Good Governance (Pengaturan Desa Oleh good Governance Desa). Bandung: CV. Mandar Maju.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturanelaksanaannya.

UU No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan memgurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya.




DOI: https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i2.2512

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.