Democratic governance (Studi mengenai governability dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta)


Hanantyo Sri Nugroho(1*),


(1) Universitas AMIKOM Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Tulisan ini memberikan gambaran tentang kualitas democratic governance terkait dengan kemampuanpemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce. Dominasi gagasan tentang efektivitas, efisiensi, dan standarisasi tersebut merupakan gagasan yang dibawa oleh model pasar kedalam skema tata kelola pemerintahan di era e-governance. Tulisan ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce, serta peran pemerintah dalam menggunakan ruang dialog tersebut. Hasil tulisan adalah kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis e-commerce linier terhadap kualitas democratic governance, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan ewuhpekewuh. Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga konsensus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sikap partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki pengembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan maupun program.


Keywords


Democratic goverment, government, UMKM, E-commerce.

Full Text:

PDF

References


Abiwu, Felix Kumah. 2017. Democratic Institutions, Natural Resource Governance, and Ghana’s Oil Wealth. Dalam http://www.mdpi.com/2076-0760/6/1/21, yang diakses pada 20 April 2018.

Damanhuri, dan Roni Jawandi. 2017. Reaktualisasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. Serang: FKIP UNTIRTA.

Damayantho, Tri. 2017. 10 Kota Kreatif di Indonesia (2). dalam http://indonesiakreatif.bekraf.go.id/iknews/10-kota-kreatif-di-indonesia-2/, yang diakses pada 20 Maret 2018.

de Vries, Michiel. 2013. The Challenge of Good Governance. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(1). dalam https://www.innovation.cc/scholarly-style/de_vries18vi1a2.pdf, yang diakses pada 20 April 2018.

Diandra. 2016. Kominfo Dorong UMKM Manfaatkan e-Commerce. dalam https://kominfo.go.id/content/detail/8548/kominfo-dorong-umkm-manfaatkan-e-commerce/0/sorotan_media, yang diakses pada 26 April 2017.

Dulman, Juraoda Yunaini. 2011. Tesis. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi ASEAN - China Free Trade Agreement : Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung. Depok : FISIP UI

Gil, 2017. Kota Yogyakarta Dibebankan Menggaet 800.000 Wisatawan Mancanegara. dalam http://jogja.tribunnews.com/2017/12/18/kota-yogyakarta-dibebankan-menggaet-800000-wisatawan-mancanegara, yang diakses pada 20 Maret 2018.

Humas Kemenko Perekonomian. 2016. Paket Kebijakan Ekonomi XIV: Peta Jalan E-Commerce!. dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/8356/siaran-pers-tentang-paket-kebijakan-ekonomi-xiv-peta-jalan-e-commerce/0/siaran_pers, yang diakses pada 26 April 2017.

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Makalah. Perubahan Paradigma Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/09/perubahan-paradigma-peran-pemerintah-dlm-pemberdayaan-koperasi-umkm.pdf, yang diakses pada 26 April 2017.

Kurniawan, Ferry Duwi dan Luluk Fauziah. 2014. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. Sidoarjo : JKMP Universitas Muhammadiyah.

Pasaribu, Agnes Hermin Rahayu. 2015. Tesis. Evaluasi Implementasi Strategy Execution dalam Rangka Pemberdayaan UMKM di Bank Indonesia. Yogyakarta: UGM.

Praditya, Ilyas Istianur. 2016. 2 Juta UMKM Akan Berbasis Online pada 2016. dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/2481225/2-juta-umkm-akan-berbasis-online-pada-2016, yang diakses pada 26 April 2017.

Siswanto, Heru. 2011. Tesis. Peran Perbankan Dalam Pemberdayaan UMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat (Studi di Bank Syariah Mandiri Cab. Kota Depok Prov. Jawa Barat). Yogyakarta: UGM.

Swasanany, Winantuningtyas Titi. 2013. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Di Indonesia (Perspektif Democratic Governance). Kajian Vol. 18 No.2 Juni 2013. dalam http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/479, yang diakses pada 20 April 2018.

Umar, Ismail, Ade M. Yuardani dan Hasymi Rinaldi. 2013. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum. Pontianak: Jurnal Eksos.

Viska. 2017. UMKM Go Online, Upaya Wujudkan Visi “Digital Energy of Asia”. dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/9514/umkm-go-online-upaya-wujudkan-visi-digital-energy-of-asia/0/berita_satker, yang diakses pada 26 April 2017.

Yu Keping. 2018. Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, Vol. 11, Issue 1. dalam https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40647-017-0197-4.pdf, yang diakses pada 20 April 2018.




DOI: https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1467

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.