Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Agustriani Susanti, Heri Kusmanto, Usman Tarigan

Abstract


Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai tahapan dilaksanakan PATEN di Kecamatan Sidikalang, mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PATEN di Kecamatan Sidikalang. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu sosialisasi yang dilakukan baik antara pihak Kabupaten dengan pihak Kecamatan belum sepenuhnya merata dan belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, koordinasi antar instansi terkait baik itu pihak yang kepentingannya dipengaruhi khususnya kecamatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, Kedudukan Pembuat kebijakan yang ditujukan dengan adanya political will dan komitmen Bupati Dairi dalam mengawali implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan serta Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Bupati Dairi belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di Kecamatan, karena masih ditemukan penyimpangan dalam pungutan liar ataupun adanya calo yang berkeliaran. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya

Keywords


Implementasi Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan, PATEN

Full Text:

PDF

References


Abidin, 2006, Kebijakan Publik, Jakarta: Suara Bebas.

A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.

Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik – edisi kedua, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Samudra Wibawa, dkk.

Dwiyanto, Agus, 2011, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif (edisikedua), Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Dye, Thomas R. 1975.Understanding Public Policy. Englewood Cliff, N.J.: Prinntice-Hall 2nded.

Edward III, George C, 1980, Implementing Public Policy, Wahington: Congressional Quanterly, Inc.

Eko, Prasojo, Aditya Perdana dan Nor Hiqmah, 2006.Kinerja Pelayanan Publik, Presepsi masyarakat terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan, YAPPIKA. Jakarta.

Hardiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik – Konsep.Dimensi, Indikator, dan Imlementasinya, Yogyakarta: Gava Media.

Hogwood, Brian W. dan Lewis A. Gunn, 1993, Policy Analysis For The Real World, Oxford: Oxford University Press.

Labolo, Muhaddan, 2012, Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal – Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan, Jakarta: Kubah Ilmu.

Lester, James r. dan Joseph Stwart, jr, 2000, Public Policy – An Evolutionary Approach, second edition, Belmont USA: Wadsworth/ Thomson Learning.

Mulyadi, Edi, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik :Konsep dan Aplikasi Konsep Kebijakan Publik Berbasi sAnalisi sBukti Untuk Pelayanan Publik, Bandung : Alfabeta.

Nugroho, Riant, 2011, Public Policy – Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, Jakarta :Elex Media Komputindo.

Parson Wayne, 2005, Public Policy, Prenada Media, Jakarta.

Prasojo, 2009, ReformasiKedua – Melanjutkan Estafet Reformasi, Jakarta: Salemba Humanika.

Ripley, Randall B. and Grace A. Franklin. 1982. Bureeaucracy and Policy Implementation. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.

Santoso, Amir.1993. Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar. Jurnal Ilmu Politik 3. Jakarta: Gramedia.

Savas, E.S., 1987, Privatization – The Key to Better Government, Chatam New Jersey. Chatam House Publisher.

Smith, B.C., 1985, Decentralization :The Territorial Dimention of State, London: George Allen &Unwim Publisher Ltd.

Tahir, Arifin, 2015, Kebijakan Publik dan Transparansi Pemerintahan Daerah, Bandung :Alfabeta.

Tangkilisan, HeselNogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George III. Yogyakarta :Lukman Offset YPAPL.

Wasistioni, Sadu, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurozi, 2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah

(LKMPD), Bandung : Fokusmedia.

Winarno, Budi, 2014, Kebijakan Publik :Teori, Proses dan Studi Kasus, Jakarta : Center of Academic Publishing Service

Peraturan Perundang –Undangan:

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan PelayananPublik.

Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Dairi.




DOI: http://dx.doi.org/10.31289/publika.v6i1.1526

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.