ANALISIS PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEI PUTIH TENGAH KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN
Abstract
Pelaksanaan pembangunan di awali dengan perencanaan yang di sebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah wadah atau forum masyarakat untuk menampung aspirasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengamatan kegiatan terealisasi di tahun 2015, serapan usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang hanya mencapai sebagian. Proses perencanaan pembangunan daerah yang berlangsung secara umum masih memiliki beberapa kekurangan.
Yang menjadi kekurangan dalam hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah (1) faktor anggaran. (2) sumber daya masyarakat yang umumnya masih lemah. (3) sumber daya organisasi atau perangkat daerah yang belum memadai. (4) pergeseran usulan kegiatan. Serta faktor lainnya seperti mekanisme penyampaian usulan kegiatan yang belum baku dan peran aktor perumus kebijakan publik yang signifikan.
Untuk mengoptimalkan keberhasilan perencanaan hingga ke tahap implementasi perlu upaya serius untuk membenahinya sejak proses pengajuan usulan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran hingga realisasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sei Putih Tengah terhadap infrastruktur, berupa pembangunan jalan dan perbaikan di bidang fisik. (2) faktor-faktor yang menjadi kendala tidak berjalannya pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Pengumpulan data di peroleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Setelah data di peroleh kemudian di analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi
Keywords
References
Ainur Rahman dkk. Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam PembangunanMalang, Averroes Press, 2009.
Alexander, Abe. Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama, 2001.
Dunn.William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada Universal Press: Yogyakarta. 2003.
Edmund M, Burke. Sebuah Pendekatan Partisipasi Dalam Perencanaan Kota:Yayasan Sugijanto Soegijoko, 2004.
Hamdi, Muchlis. Kebijakan Publik:
Proses, Analisis, dan Partisipasi, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2014.
HAW. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2002.
Islamy, M. Irfan. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara.Jakarta:Bumi Aksara, 2000.
Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006.
Karianga, Hendra. Partisipasi
Masyarakat Dalam Pengelolaan KeuanganDaerah: Perspektif Hukum dan Demokrasi, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011.
Kountor, D.M.S, Ronny. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi & Tesis:PPM, 2003.
Moleong, Lexy J. Meteodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2002.
Mulyana, Dedy. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006.
Nasution, Zulkarnaen. Solidaritas Sosial Masyarakat Transisi, Padang: UNPPress, 2012.
Nugroho, D Riant. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi danEvaluasi.Jakarta: Gramedia, 2004.
Setiady, Elly. Ilmu Sosial Budaya
& Dasar, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2007.
Sjafrizal, Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta:PT.
RajaGravindo Persada, 2014.
Siagian, Sondang P. Manajemen
Strategik, Bumi Aksara: Jakarta, 1982.
Sunarno. Dasar-Dasar Kebijakan
Publik: Kajian Proses Analisis
Kebijakan,Yogyakarta: UNY,
Supriady, Britakusumah Riyadi
Deddy. Perencanaan
Pembangunan DaerahStrategi
Menggali Potensi Dalam
Mewujudkan Otonomi Daerah.
PT.GRAMEDIA PUSTAKA
UTAMA, 2003.
Suyanto, Bagong. Metode
Penelitian Sosial, Jakarta:
Kencana Pranada MediaGroup,
Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Tangkilisan, Hesel, Nogi. Evaluasi
Kabijakan Publik, Penjelasan, Analisis, dan Trasformasi
Pemikiran.Yogyakarta: Balairung, 2003.
Terry, George.R. Prinsip-prinsip
Manajemen. Bumi Aksara: Jakarta, 2003.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Carapenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
Winarno, Budi. Teori dan Proses
Kebijakan Publik.Yogyakarta: Penerbit MediaPressindo, 2002.
Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Dalam Negeri No. 0295/M.PPN/1/2005.050/166/SJ
Bahan Pelatihan : Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan Organisasi Masyarakat Sipil.
http://gerryprotokol.wordpress.com/2011/01/05/-perencanaan-pembangunan-daerah. (di akses pada tanggal 09 Maret 2017. 15:45 WIB)
http://wazni.staff.unri.ac.id/pemerintahan-daerah-dilihat-dari-beberapa-aspek. (di akses pada tanggal 03 Maret 2017. 20:50 WIB)
http://pkmk-lanri.org/2013/02/18/pengembangan-perencanaan-dalam-perumusan-kebijakan-publik. (di akses pada tanggal 10 Maret 2017. 11:55 WIB)
http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/17/partisipasi-masyarakat-hanyalah-mimpi-373788.html. (di akses pada tanggal 20 Maret 2017. 13:45 WIB)
http://nissa2601.blogspot.com/2011/05/partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan.html(di akses pada tanggal 26 Maret 2017. 17:23 WIB)
http://myh0use.blogspot.co.id/2012/11/tesis-implementasi-kebijakan-pemungutan.html.(di akses pada tanggal 03 Maret 2017. 14:02 WIB).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License