Aspek Administrasi dan Politik dalam Kebijakan Pemekaran Kelurahan di Kota Surakarta


Didik Gunawan Suharto(1*), Dimas Ratu Tiemority(2),


(1) Universitas Sebelas Maret
(2) Universitas Sebelas Maret
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah kelurahan di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pemangku kepentingan daerah terkait perumusan kebijakan pemekaran kelurahan. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan terkait yaitu Walikota, Kepala Bagian Pemerintahan, anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), staf kelurahan, dan tokoh masyarakat. Tehnik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan. Pertama, faktor pendukung pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, meliputi; a) aspek administrasi, terdiri dari: (1) faktor batas wilayah kelurahan yang valid; (2) faktor prasarana kelurahan yang memadai dan mendukung kesejahteraan masyarakat; (3) jumlah penduduk kelurahan yang besar (44.000 jiwa); (4) adanya usulan pemekaran wilayah dari masyarakat. b) Aspek politik, terdiri dari: (1) negosiasi Walikota ke Kementerian Dalam Negeri; (2) langkah Camat untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat; (3) upaya Lurah menjadi penghubung aspirasi melalui rapat-rapat dengan RT, RW dan tokoh masyarakat. Kedua, faktor penghambat pemekaran wilayah di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta, yaitu: luas wilayah kelurahan tidak memenuhi kriteria pemekaran sesuai peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek administrasi dan aspek politik dalam pengusulan kebijakan pemekaran kelurahan


Keywords


Perumusan Kebijakan, Pemekaran Kelurahan, Aspek Administrasi, Aspek Politik

Full Text:

PDF

References


Anderson, J. E. (1984). Public Policy Making. Holt, Reinhart and Winston.

Ashaf, A. F. (2017). Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. Sosiohumaniora, 8(2), 205–218.

Dewi, R. (2017). Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 6. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1165

Giddens, A. (2010). Teori Strukturisasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Pustaka Pelajar.

Guswai, C. F. (2013). Negotiation for Retail Business. PT. Elex Media Komputindo.

Labolo, M. (2015). Laporan Akhir Penelitian Kajian Akademis Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. IPDN.

Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2015). Negosiasi. Salemba Empat.

Liu, X., Lindquist, E., Vedlitz, A., & Vincent, K. (2010). Understanding local policymaking: Policy elites’ perceptions of local agenda setting and alternative policy selection. Policy Studies Journal, 38(1), 69–91. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2009.00345.x

Madani, M. (2011). Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, (2006).

Nikasari, R. (2016). Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Universitas Airlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, (2005).

Rifdan. (2012). Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional Di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 23. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.206

Sapi’i, I., Murdyastuti, A., & Makmur, M. H. (2013). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan , Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 1(1), 1–7.

Surakarta, B. P. S. (2019). Surakarta dalam Angka Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro, (2017).

Ulinuha, Z. (2013). Strategi Negosiasi Bisnis Jack Advertising dengan Klien (Studi pada Klien Jack Advertising: Sampoerna, LG, dan Primarasa Food). Universitas Brawijaya.

Wardana, J. R. (2016). Deskripsi Faktor-Faktor yang Mendukung Pemekaran Wilayah Pekon Tambahrejo Barat. Jurnal Penelitian Geografi, 4(1), 1–11.

Widjaja, H. (2005). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (1st ed.). RajaGrafindo Persada.

Yuwanto. (2015). Persepsi Elit Lokal Terhadap Wacana Pemekaran Daerah Di Kabupaten Cilacap. POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik, 6(2), 53–62. https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.53-62




DOI: https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4818

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License