Web Analytics Made Easy -
StatCounter

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU(STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KO

Autor(s): Wedy Jhonson Simanjuntak, Abdul Kadir
DOI: 10.31289/jap.v5i1.1073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu  di Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Medan Kota. Sampel diambil secara purposive  sampling sebanyak 22 orang yang terdiri dari aparatur dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Analisis data dilakukan dengan metode deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu  di Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah ini telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan adanya perbedaan angka skor rata-rata dimana indikator sumber-sumber menunjukkan kategori sedang, sedangkan ketiga indikator lainnya (komunikasi, kecenderungan dan struktur birokrasi) termasuk dalam kategiri baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi adalah faktor keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan sumber-sumber keuangan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak perlu peningkatan sarana dan prasarana pada Kantor Pelayanan  Pajak Pratama Medan Kota.

Keywords

Implementasi Kebijakan, Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak, Peraturan Pemerintah, Kota Medan

Full Text:

PDF

References

Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Andi Gani, 2005. Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif (Collective Action), PPS UNIBRAW Malang.

Brinkerhoff, Derick W Benjamin L. Crosby, 2002, Managing Policy Reform, Kumarian Press, USA.

Dwiyanto, Agus , 2002, Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Damanhuri, Didin S.2002. Kebijakan dan Pembangunan: Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang. Bogor: IPB Press.

Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press.

Danim, Sudarwan, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.

Edwards III, George C., 1980, Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Inc., United States of America.

Fisher, B. Aubrey, 1986, Teori-Teori Komunikasi: Perspektif Mekanistis, Psikologis, Interaksional, dan Pragmatis, Remadja karya CV., Bandung.

Islamy, M.Irfan, 2000, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara, 2006. Evaluasi Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal: Sistem Pengendalian Internal, Jakarta,

Provinsi Sumatera Utara, 2008. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

PP No. 46 Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PMK No.107/PMK.011/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PER-01/PJ/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, Qualitative Data Analysis, Sage publication Inc, USA.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Osborne, David dand Ted Gaebler, 2005. Mewirausahakan Birokrasi. Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta: PPM

Osborne Dan Plastrik, 2004, Banisshing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government, Addsion Westey Publishing Company, Inc, California

Rachmadi, F.,1996, Public Relations Dalam Teori dan Praktek, PT. Gramedia, Jakarta.

Ripley, Randall B., 1985, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Inc., Chicago.

Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Sidharta (1989), Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

SE-11/PJ/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan DirJen Pajak nomor PER-01/PJ/2011

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

UU No. 1/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

UU No.15/2013 Tentang APBN 2013

Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework, Sage Publications Inc., Ohio.

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.

Winardi, 1983, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Tarsito, Bandung.

Wibawa, Samudra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), Jurnal Administrasi Publik, 1 (2):130-159

Zulkarnaen, T.R., (2011), Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara), Jurnal Administrasi Publik, 1 (2): 209-231

Lubis, E.S., (2012), Implementasi Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, Jurnal Administrasi Publik, 1 (1): Sapri, M., & Usman T., (2014). Implementasi Perda no. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2 (2): 107-114

Refbacks

  • There are currently no refbacks.