Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration, Malang Regency


Mariano Werenfridus(1), Zainul Rahman(2), Krishno Hadi(3),


(1) University of Muhammadiyah Malang
(2) Universitas Muhammadiyah Malang
(3) Universitas Muhammadiyah Malang

Abstract


Implementation of the functions of The Village Government (BPD) had a major role in achieving the performance of governance in the village. The effectiveness in carrying out the functions was determined by the synchronization related to the factors such as supervision, policy-making, and delivery of the aspirations of the people. To answer this, the study was intended to analyze the implementation of the function of BPD in Donowarih Village by using qualitative approach-based software with tools of the analysis Nvivo. Data coleection was obtained through observation, interviews with relevant stakeholders, and the study of literature. The stages of analysis was conducted by using Nvivo begins with an assessment of the three functions of BPD as embodied in Article 55 of Law No. 6 of 2014 about the Village. The results of this research showed that implementation of the functions of BPD in Donowarih Village was less effective caused by several factors, among others: the composition of human resources, facilities support activities of BPD, the differentiation of the major work of each member of the BPD, and the lack of benefits received by BPD members. Therefore, implementation of the function of BPD in Donowarih Village was less than the maximum due to such factors greatly affecting the performance of the glittering efforts of governance in the Donowarih Village.

Keywords


The village's consultative agency; The Function of The Village Government; Donowarih Village.

Full Text:

PDF

References


Alexsander Palen, T. (2020). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspirasi Pembuatan PERDES (Studi Pembuatan Perdes Tentang BUMDES di Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Political Science.

Anggalana. (2020). Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Ilmu Hukum, 15 nomor 1(9), 1–119.

Anggraini, Y. (2020). Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial.

Anjasmara, S.S. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusy Aw Arat An Desa Dalam Pembentukan Pera Turan Desa Di Desa T Anjungsari Kecamatan Gunungt Anjung Kabupaten Tasikmalaya. Res Publica, 2(3), 317–329.

Aprila, W. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sangkulirang Kabupaten. Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sangkulirang Kabupaten, 8(2), 355–368.

Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Journal of Public Administration Studies, 1(1), 16. https://doi.org/10.32662/gjpads.v1i1.176

Astuti, P. F. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Journal Of Politic and Government Studies, 6(2).

Awaluddin, & Hendra. (2018). Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia, 2(1), 1–12.

Darmini. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza * dan Laurensius Arliman S ** A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempertahankan pemerintah. Ilmu Hukum PJIH UNPAD, 4(26), 606–624.

Deliana, O. R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Kerangka Otonomi Desa (Studi Di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). Doctoral Dissertation, Universitas Islam Malang.

Erwandi, A., (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 93–106.

Lestari, D. P. P., Hayati, R., & Suryani, L. (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. JAPB, 2(2), 509-522.

Dewi, I., Sumarni, T., & Indra, I. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. Jurnal Yustisiabel, 4(2), 118. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508

Djabar, K. M. A. B. D. (2018). Fungsi Legislasi Di Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una. E Jurnal Katalogis, 6(3), 77–87.

Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1421

Heriyanti, E., & SD, Z. R. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Riau University).

Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 39–52. https://doi.org/10.33096/aijih.v23i1.35

Gombo, H. (2018). Kedudukan Badan Permusyawaratan (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya. Lex Et Societatis, 6(3), 51–60.

Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 478-485.

Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 68. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v2i2.606

Kembuan, K. T., Lumolos, J., & Sumampow, I. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal Eksekutif, 1(1), 1–11.

Komala, R. (2017). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Pandansari Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Doctoral Dissertation, Universitas Jenderal Soedirman.

Kurniawan, M. N. R. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Jurnal Online FISIP, Vol. 5 No.

Lestari, F.A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

M. Abrar Nizhami, Safrul Rijali, S. A. (2018). Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 1(1).

Marande, Y. (2020). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie, 8(1), 33-39.

Mardiyah, S. A., Ilmu, M., & Universitas, P. (2019). Imported from https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8049/4293. 12. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8049/4293

Marisi, A. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, eJournal Ilmu Pemerintahan, 4 (3): 981-994.

Maslikan, A.J. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus). Jurnal Keadilan Hukum, 1(2), 6–12.

Mutia, F. (2018). Implementation Of Supervision Function Of Village Agency In Management Of Village Government (Village Study Sinaka Kecamatan Pagai Selatan). Jurnal Jips, 2(3), 51–59.

Napir, S. (2018). Analisis Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 1(1), 40. https://doi.org/10.32662/gjgops.v1i1.173

Nelson, N., Samudin, M. T., & Nurmiati, N. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Watubula Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Jurnal Kolaboratif Sains, 1(1).1445–1452.

Yuliananingsih, Y., Novianty, F., & Jumiati, J. (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 6(1), 123-134.

Nurjaman, A. (2018). Pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala Desa di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut dihubungkan dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nurwita, I. (2018). Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo. Gorontalo Law Review, 1(2), 41–48.

Pamuji, K., Ardhanariswari, R., & Asyik, N. (2020). Peningkatan Kapasitas BPD sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Desa di Kecamatan Baturaden. Borobudur Journal on Legal Services, 1(2), 65–81. https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.3992

Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Ardhanariswari, R., & Supriyanto, S. (2017). Pengembangan Model Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Prosiding, 7(1).1418–1428.

Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 161–174. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174

Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. Jurnal Akuntansi Maranatha, 12(1), 109–122. https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009

Rahadianto, P.R., & Ana, T.S., (2017). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa Di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1–13.

Rochmawanto, M. (2017). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa (Studi di Desa Deket Wetan Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Independent, 5(1), 33. https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.64

Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). CosmoGov, 3(1), 36. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12635

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 158–170. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170

Susanto, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Palas Kecamatan Pangalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau.

Urrahmi, M., & Putri, N. E. (2020). Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 2(2), 9-17.

Zarkasi, A., & Dimasrizal, D. (2019). Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. Unri Conference Series: Community Engagement, 1, 652–657.




DOI: https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5486

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License