IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN BUNUT BARAT KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT)


Mohd Ibnu Afandi(1*), Warjio Warjio(2),


(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan dimana dalam era otonomi obyek dan jenisnya bertambah. Dari kenyataan tersebut potensi Pajak Bumi dan Pembangunan cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan kontribusinya secara terus menerus dan berkembang sesuai dengan pesatnya pembangunandanpertambahanjumlahpenduduk.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya juga membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), factor penghambat PBB-P2 dalam pencapaian target dan upaya untuk mencapai target tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif, dan didukung data-data kualitatif dan kuantitatif serta pengumpulan data dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Dalam kebijakan pemungutan PBB-P2 Bupati Asahan memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan dan kelurahan dengan satu tujuan yaitu mencapai target PBB-P2 yang telah ditentukan. Kedua, Sumber daya manusia untuk proses PBB-P2 ini terbatas namun dengan bantuan masing-masing Kepala Lingkungan, hal ini dapat teratasi. Ketiga, Komunikasi dari pihak Dispenda, Kecamatan dan Kelurahan berjalan dengan baik, terlebih pihak kecamatan yang ikut dalam sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Keempat, Kepatuhan pelaksana belum berjalan dengan baik karena, sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPPT kepada pihak kelurahan, sehingga berdampak kurang baik kepada masyarakat.Selainitu, dalam hal penegasan sanksi masih dikatakan belum berjalan, untuk wajib pajak tertunggak yang sudah terlalu lama belum dibayar sertaterjadi perpindahan dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah namun memiliki objek pajak di Kelurahan Bunut Barat. Saran dalam penelitian ini adalah Penegasan sanksi dengan cara lisan dan tulisan, dan memberikan contoh sanksi kepada wajib pajak yang tidakperduli akanhutangataskewajibannya agar hal ini tidak dicontoh dengan wajib pajak yang lain dan dengan pendataan bangunan-bangunan baru dan melaporkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini bertujuan agar bangunan baru atau pun perpindahan pemilik atas tanah dapat diproses dan tercatat di DinasPendapatan Daerah.

Kata Kunci : Implementasi, Pajak Daerah, PBB.

 

IMPLEMENTATION REGULATION OF ASAHAN REGION NUMBER 11 IN YEAR 2011 ON LOCAL TAXES IN ACHIEVING THE TARGET OF PROPERTY TAX IN RURAL AND URBAN (A DESCRIPTIVE STUDY BUNUT BARAT VILLAGE KISARAN BARAT SUBDISTRICT CITY)

Abstract

The object and type of  Property Tax n this autonomy era is always increasing. Based on that fact, the potential of the Development Land Tax  is big enough to be one of source of local revenue that could contribute and develop continuously among the rapid estab building and population growth. This research aims to determine the implementation of the Regional Regulation No. 11 of 2011 on Local Taxes, which also discusses the Land and Building Tax Rural Urban (L&B TAX-P2), the L&B TAX -P2 inhibiting factor in the achievement of targets and efforts to achieve these targets. This study used a descriptive method with an inductive approach, and backed up data as well as qualitative and quantitative data collection by field observations and interviews with relevant parties in these empirically. This study concluded that: First, in the L&B TAX voting policy-P2 Regent shavings gives authority to the districts and villages with a goal of reaching the L&B TAX target of P2 that has been determined. Second, human resources for the L&B TAX -P2 process is limited, but with the help of the respective Head of the Environment, this can be resolved. Third, Communications from the Revenue, District and Village goes well, especially the districts that participated in the socialization in raising awareness of the taxpayer in paying taxes. Fourth, Compliance executor has not gone well because there is a delay in the delivery of SPPT to the village, so the negative impact to the community. Beside that, in the case of confirmation of the sanctions is not running yet, for taxpayers who are already too long overdue unpaid and also displacement thing and taxpayers who live outside the area but have to tax in the Village of  West Bunut. Suggestions in this study is the affirmation of sanctions by way of words and written, and provide examples of penalties to taxpayers who do not care about the liabilities for obligations that it is not emulated by other taxpayers and with the collection of new buildings and report it to the Department of Revenue . It is intended that the new building or the owner of the land transfer can be processed and recorded in the Department of Revenue.

Key Word: Implementation, Local Tax, L&B TAX


Full Text:

pdf


DOI: https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.70

Article Metrics

Abstract view : 441 times
pdf - 734 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License