Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) dalam Masyarakat Ekonomi Asean

Andi Putra Sitorus

Abstract


Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.  Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan di bidang hukum ekonomi dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan kepada UMKM dalam pelaksanaan MEA. Ada beberapa hambatan baik internal maupun eksternal yang dihadapi, dan pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi sehingga pelaksanaan MEA dapat mensejahterakan masayarakat Indonesia.


Full Text:

PDF

References


Ade Komarudin, 2010 Politik Hukum Integratif UMKM Jakarta : RM Books.

Mangara Tambunan dan Djaimi Bakce, 2010. Rekonstruksi Strategi Industrialisasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.

T.H. Tambunan, Tulus, 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor: Ghalia Indonesia.

, 2008. Perkembangan Industri Nasional Sejak Orde Baru Hingga Pascakrisis, Jakarta: Universitas Trisakti

Yustika, Ahmad Erani, 2005. Perekonomian Indonesia “Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan”¸ Malang: Bayumedia.

Siregar, Mahmul, 2008. Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral, Medan: USU Press.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA

Keptusan Presiden Nomor 37 tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA.

Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka menghadapi MEA.

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Administrator, Asean Economic Community Blueprint, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Jakarta 2009.

Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional, Outlook Ekonomi Indonesia 2010-2015

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementrian Perdagangan Periode 2010-2014

Sutrisno, Nandang, “Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri”, Jurnal Hukum No.2, Vol. 14, April 2007.

Priyono, FX. Joko, “Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi”, Law Review, Volume X No. 1, Edisi Juli 2009.

Administrator, “Program KUR 2015” http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/ diakses tanggal 07 Juli 2018.

Paket Kebijakan Ekonomi jilid 10” http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-10/ diakses tanggal 08 Juli 2018

Akbar Buwono, “Peran UMKM” http://beritadaerah.co.id/2014/11/05/koperasi-harus-berperan-nyata-mengembangkan-ekonomi-daerah/ diakses tanggal 13 juni 2018




DOI: https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920

DOI (PDF): https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920.g1690

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License