Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)

Autor(s): Erwin Asmadi
DOI: 10.31289/doktrina.v1i2.1923

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi, multimedia dan informasi mempengaruhi sisi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Selain memunculkan kemanfaatan atau dampak positif, kemajuan teknologi tersebut juga berdampak negatif yakni berpotensi terjadinya pelanggaran atas transaksi atau pembayaran secara elektronik (e-payment). Konsep e-payment telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai dari sertifikat keandalan, penyelenggara sistem elektronik atau agen sistem elektronik dan lain sebagainya. Namun, secara khusus aturan penyelenggaraan aplikasi e-payment tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, yang memuat pengaturan antara lain mengenai tata cara perizinan dan peralihan perizinan, tata cara penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan teknologi e-money. Bagaimana dengan konsumen yang melakukan transaksi dengan e-payment? Maka berlaku pula UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan kenyamanan harus diberikan kepada konsumen.


Keywords

E-Payment, Konsumen, Perlindungan

Full Text:

PDF

References

Abdul Halim Barkatullah. 2010. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.

Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik. Malang: Media Nusa Creative.

Danrivanto Budhijanto. 2017. Revolusi Cyberlaw Indonesia, Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016. Bandung: PT. Refika Aditama

Dewi Setiawati. 2011. Mendorong Transaksi Nontunai dengan E-Money. Jakarta: Infobank, Vol. XXXIII No. 390

Dian Mega Erianti. 2017. Perlindungan Hukum E-Commerce. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka.

Johannes Ibrahim. 2004. Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dam Kejahatan. Bandung: Refika Aditama.

Janus Sidabolok. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nudirman Munir. 2017. Pengantar Hukum Siber Indonesia. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Rachmat Trijono. 2016. Kamus Hukum. Jakarta: Pustaka Kemang.

Yahya Ahmad Zein. 2009. Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional & Internasional. Bandung: Mandar Maju.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

Budi Agus Riswandi, “Hukum dan Internet Di Indonesia”, melalui http://mirandhadumaris.blogs.uny.ac.id/2017/, diakses Rabu, 25 Oktober 2017, Pukul 20.48 wib.

Jarot S, Shenia A, “Buku Pintar Menguasai Internet”, melalui http://fikrypapers.blogspot.co.id/2011/, diakses Rabu, 25 Oktober 2017, Pukul 20.36 wib.

Kompas.com, “Mengapa Go-Pay harus Kantongi Izin BI?”, melalui http://ekonomi.kompas.com/read/2017/, diakses Jumat, 29 Desember 2017, Pukul 20.36 wib.

PT Solusi Finansialku Indonesia, “Transaksi Elektronik dari ATM Sampai Mobile Banking”, melalui https://www.finansialku.com/, diakses Kamis, 26 Oktober 2017, Pukul 19.20 wib.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.