Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat

Autor(s): Maria Rosalina
DOI: 10.31289/doktrina.v1i2.1924

Abstract

Proses persidangan dalam hukum acara perdata, alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu ada alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat yang diatur Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 untuk pemeriksaan setempat khusus benda tidak bergerak. Akan tetapi dalam prakteknya, pemeriksaan setempat ini sering tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non executable). Permasalahan yaitu bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada pengadilan negeri stabat dan hambatan apakah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesiakan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat.

Keywords

Implementasi, Pemeriksaan Setempat, Sengketa Tanah

Full Text:

PDF

References

Aburrahman & Syahrani, R. (1987), Hukum dan Peradilan, Bandung, Alumni.

Ali, A. & Heryani, W., (2015), Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta, Prenadamedia Group.

Agustino, L., (2008), Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, CV.Alvabeta.

Harahap, M.Y., (2008), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika.

Harahap, N., (2009), Hukum Acara Perdata Kontemporer Di Indonesia, Medan, Gelora Madani Press.

Mertokusumo, S., (1985), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

Mulyadi, L., (1999), Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, Jakarta, Djambatan.

Rasaid, M. N., (2005), Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika.

Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., (2008), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Jakarta, Pradnya Paramita.

Sarwono, (2011), Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika.

Soekanto, S., (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Wahab, S. A., (2012), Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi, Bandung, Alumni.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.