Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia

Autor(s): Aras Firdaus
DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2751

Abstract

Today trees are inseparable from human life because they are part of the continuity of life but some people themselves neglect trees as living things. when the election campaign party takes place each pair of candidates who take part in the party of democracy we can find a number of trees used as campaign props. Through the criminal law policy instruments contained in the legislation has given strict sanctions. For the sake of the balance of life between nature and humans for the protection and management of the environment, but some people ignore the sanctions of criminal sanctions .. So that the legal protection specifically for the tree rules applied for the continuity of life and the future of humans in the future. The method used in this research is normative juridical analytical descriptive, the aim is to obtain a systematic and detailed picture to answer the problem to be examined. the legal arrangement and protection of trees during the election campaign requires special rules according to the results of the study, so as to minimize environmental damage. The use of trees as campaign props during elections so that law enforcement officials and the relevant government can take legal action against candidates for legislative and executive members.

 

Keywords

Laws, Trees, campaign props

Full Text:

PDF

References

Arief, N. B, (2005), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Bakhri, S., (2010), Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18 (1)

Basuki, A., (2011), Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal-administrasi Dalam Penerbitan Izin Di Bidang Lingkungan, Perspektif.XVI (4).

Bawono, Tri Bambang., Mashdurohatun Anis, (2011), Penegakan Hukum Pidana Di Bidang illegal logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula, 24 (2 ).

Budoyo, (2014), Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan, Jurnal Ilmiah CIVIS, IV (2).

Dewi, S. A. D, (2012), Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. 1 (1).

Kartono, (2009), Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, 9(3)

Kim So Woong, (2013), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, 13(3).

Rahmadi, T., (2012), Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers.

Rezeki, S. S, (2014).Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari UU RI No. 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam, Digital Library UIN Sunan Ampel.

Silalahi, D., (1994), Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal MasalahLingkungan Hidup. Mahkamah Agung.1.

Siombo, R. M., (2011), Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(3).

Sofyan, A., & Azisa Nur, (2016), Buku Ajar Hukum Pidana, Penerbit Pustaka Pena Press.

Suartha, M. D. I, (2015), Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Yustisia Jurnal Hukum, 4 (1).

Sukriono, D., (2009), Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 1(1).

Syaprillah, A., (2016), Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan, Jurnal Bina Hukum Lingkungan. 1(1).

Wahid, Y. M, (2011), Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmiah Ishlah, 13 (02).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.