Implementasi Larangan Bagi Kepala Desa atas Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan


Wan Taufik Hidayat(1), Ardiansah Ardiansah(2), Sudi Fahmi(3),


(1) Universitas Lancang Kuning
(2) Universitas Lancang Kuning
(3) Universitas Lancang Kuning

Abstract


The village government as the lowest power body has the original authority to regulate its own household also has the authority and power as a gradual delegation from the government above it, namely the regional government and the central government. The purpose of this study was to analyze the implementation of the prohibition for the village head on misuse of village funds in Pelalawan district based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, analyze the obstacles to its implementation in the field and analyze the efforts made to overcome obstacles in its implementation in the field. The research method is a sociological legal research, the approach used in addition to the legislation approach is a case approach by analyzing cases of Misuse of Village Funds in Pelalawan Regency. The results of this study are that the implementation of the prohibition so that the village head is not corrupt, does not misuse the village fund budget through outreach activities, coordination meetings, technical guidance, binwas and monev both carried out by district and sub-district supervisory officers and facilitation carried out by village assistants, but in almost all villages none of the making templates or banners/billboards calling for the prohibition of such corrupt practices, as well as the lack of community participation in the development process from planning, implementation, supervision to accountability, which should prevent fraudulent acts by village officials.


Keywords


implementation, prohibition, misuse village funds

Full Text:

PDF

References


Bunga, Marten, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih, “Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi”, Jurnal Holrev Faculty of Law, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hlm. 449-459.

Dian Herdiana, “ Kecenderungan prilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa” Matra Pembaharuan jurnal inovasi kebijakan, jakarta 2019, hal 7

Kemendagri, Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Jakarta, 2015 hlm.45

M. Silahuddin, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kemendesa PDTT, Jakarta, 2015, hlm.8

Chrisye Mongilala, Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi. Lex et Societatis, Vol.IV/No.6/Juni/2016, hlm 79

H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) hlm. 165

Asrori, Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2014), cet. ke-1, hlm. 112.

PSIP “ Penyusunan Rencana Aksi Desa Mandiri’ Pekanbaru, 2016 hal 15

Rahyunir Rauf &Sri Maulidiah” Pemerintahan Desa, zanafa publishing,cetakan pertama, 2015,hal 40

http:// Goriau.com “ Terlibat Korupsi Dana Desa Rp 1,4 M, Kajari Pelalawan Tahan Bendahara Desa Sungai Solok” Tanggal 28 November 2019

https://www.kaskus.co.id/tahukah kamu perbedaan desa dulu dan desa sekarang” diakses 30 oktober 2021

https;//www.kompas.com/Ardito Ramadhan” Catatan ICW , Kasus Korupsi Dana Desa terbanyak muncul pada tahun 2019” diakses 10 agustus 2021

Htpps://riaupos.jawapos.com/hukum “Kajari Pelalawan Tahan Kades Segamai” diakses tanggal 05 agustus 2021.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.




DOI: https://doi.org/10.31289/doktrina.v5i1.6314

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License