Web Analytics Made Easy -
StatCounter

PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Autor(s): Marsella Marsella
DOI: 10.31289/jiph.v2i2.2066

Abstract

Dalam kenyataannya Kasus pertanahan yang terjadi karena Penguasaan tanah tanpa
hak, Sengketa batas, Sengketa waris, Jual berkali-kali, Sertipikat ganda, Sertipikat
penggantiAkta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan
mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu dan Kekeliruan
penunjukan batas, Tumpang tindih, yang juga diklaim/pengaduan/keberatan dari
masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu
keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata
Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut
dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya
klaim tersebut, mereka ingin mendapat penanganan secara administrasi dengan apa yang
disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk
melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan
(sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

Keywords

sengketa pertanahan

Full Text:

PDF

References

a. Buku

Chairuddin K.Nasution, Hukum Agraria,

(Medan: Diktat Fakultas Hukum

UISU, 2000).

Suardi, Hukum Agraria, (Jakarta, BP

IBLAM, 2005).

Maria. S.W. Sumardjono (selanjutnya

disebut Maria S.W.Sumardjono

II), Mediasi Sengketa Tanah:

Potensi Penerapan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (ADR)

dibidang pertanahan, (Jakarta:

Gramedia, 2008).

b. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

tentang Badan Pertanahan

Nasional.

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960

tentang Agraria.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.